Wujudkan Pelayanan Publik Kelas Dunia

Wujudkan Pelayanan Publik Kelas Dunia
Ilustrasi.Ist

REFORMASI Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Program Reformasi Birokrasi sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2025. Melalui Perpres ini, diharapkan dapat tercipanya Pemerintahan kelas Dunia dan Berdaya Saing Unggul.

Terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi, salah satunya di bidang pelayanan publik. Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara dan penduduk. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh setiap institusi. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik telah disahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah memanfaatkan sumber daya domestik. Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik juga diperoleh bantuan dari luar negeri, seperti: China, Australia, Amerika, dan masih banyak lagi. Dengan berbagai upaya yang ada ini, turut membantu Indonesia dalam mendukung ketercapaian program Reformasi Birokrasi.

Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi, beberapa inovasi pelayanan publik terus mendapatkan penghargaan. Sebagai gambaran, Indonesia berhasil juara dalam event UNPSA (United Nations Public Service Award) yang diselenggaraan oleh PBB. Pada tahun 2018, Kabupaten Teluk Bunteni meraih juara pertama dengan inovasi EDAT (Early Diagnosis and Treatment). Setahun berselang, giliran inovasi milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang diberi nama Petabencana.id.

Melihat prestasi yang ditorehkan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mampu memberikan inovasi pelayanan publik yang diperhitungkan dunia. Berdasarkan pemeringkatan bertajuk IMD World Comptetitive Ranking, Indonesia naik 11 poin ke peringkat 32 dunia. Namun, daya saing Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Sebut saja, Singapura dan Hongkong berada di pucuk global. Adapun Malaysia dan Thailand menduduki peringkat 22 dan 25 pada tahun 2019.

Walaupun terus mengalami peningkatan dan perbaikan, kenyataannya masih banyak PR yang menanti Indonesia agar dapat memberikan Pelayanan Publik yang Berkelas Dunia 2025. Sejumlah inovasi yang diberikan Indonesia juga perlu dibarengi dengan tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat.

Kenyataannya, Indonesia masih perlu belajar dari negara lain dalam memberikan pelayanan publik. Misalnya saja di Eropa, pelayanan publik mengutamakan prinsip-prinsip hubungan warga negara dan negara (citizen state) untuk memenuhi hak-hak dasar warga. Demikian juga di Hongkong, dalam merespons perkembangan global, negara ini berupaya meningkatkan kapasitas adminsitrasinya. Sehingga, Reformasi Administrasi menjadi agenda utama.

Berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut, dapat dijadikan pelajaran untuk Indonesia dalam memberikan pelayanan publik secara stimultan dan berkelanjutan. Indonesia mungkin perlu mengadopsi sistem pelayanan publik dari negara maju untuk diterapkan dengan berbagai macam penyesuaian. Langkah ini perlu ditempuh agar sistem pelayanan publik indonesia  terus mengalami kemajuan.

Melalui Reformasi Birokrasi, kita patut bersyukur karena program ini menjadi salah satu prioritas dalam visi-misi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Adanya Program Reformasi Birokrasi juga dapat membawa perubahan menuju sebuah negara yang lebih produktif, berdaya saing tinggi, dan fleksibilitas dalam menghadapi tuntunan dan perkembangan zaman.

Dengan Road Map Reformasi Birokrasi, ketercapaian pelayanan publik berkelas dunia ditargetkan akan terwujud pada 2025. Memasuki tahun 2020, sudah saatnya beranjak dalam mengembangkan pelayanan publik berkelas dunia. Misalnya, dengan dikembangkannya layanan berbasis digital. Sebut saja E-KTP dan E-Billing. Keuntungan dari layanan ini adalah efisiensi biaya dan waktu. Sehingga, pemberian pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih cepat.

Di era yang serba canggih ini, pelayanan publik juga harus menjawab tuntunan dan kebutuhan masyarakat secara dinamis. Pelayanan publik juga perlu memenuhi standar yang telah ditetapkan agar mendapatkan pengakuan global. Dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan hal mustahil visi misi menciptakan Pelayanan Publik Kelas Dunia 2025 akan tercapai.

 

Dewangga Putra Mikola, Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Komentar

Loading...