Wacana Penundaan Qanun LKS, Bentuk Ketidakkonsistenan Pelaksanaan Syariah Islam

Wacana Penundaan Qanun LKS, Bentuk Ketidakkonsistenan Pelaksanaan Syariah Islam
Wakil Ketua MES Aceh Barat, M Yunus Bidin, SH,MH

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Wacana penundaan pemberlakuan Qanun LKS di Aceh, bisa disebut bentuk ketidakkonsistenan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Aceh Barat, M Yunus Bidin, SH, MH kepada media ini secara tertulis, Minggu (27/12/20).

MES Aceh Barat minta Pemerintah Aceh untuk tidak menunda pemberlakuan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai kekuatan berlaku pada tahun 2021.

“Menurut kami wacana penundaan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan  Syariat Islam secara kaffah dengan alasan apapun, jika ini terjadi akan berpotensi pada menurunnya trust publik pada Pemerintah Aceh,”kata M Yunus Bidin.

Pengaturan Hukum Qanun LKS tersebut, tambahnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Syariat Islam di bidang Mu'amalah ( Hukum Perdata) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 125 Undang² Pemerintahan Aceh.

“Qanun LKS itu sudah ditetapkan dan disahkan pada tahun 2018 yang lalu, kami  menganggap rentang waktu dua tahun tersebut cukup maksimal sebagai masa sosialisasi sekaligus menyiapkan infrastruktur konversi. Lembaga keuangan dari konvensional ke sistem Syari'ah, serta perangkat lainya dalam rangka implementasi qanun tersebut,”tutup Direktur LBH AKA Meulaboh menjelaskan. [re]

Iklan Duka Cita Ibunda Bupati Nagan Raya

Komentar

Loading...