Tanggapan atas Rita Khathir

Wabah Korupsi dan Tuduhan Terhadap Dayah

Wabah Korupsi dan Tuduhan Terhadap Dayah
Ilustrasi. Espos/Sunaryo HB

UCAPAN terimakasih dan apresiasi patut kita berikan kepada Ibu Rita Khathir atas opininya yang berjudul “ Kenapa Wabah Korupsi Masih Lestari?” (Serambi Indonesia, 06/03/2021). Ibu Rita menulis opini ini karena kecemasan dan kepeduliannya terhadap fenomena korupsi, yang tiap tahun menurutnya kian menyayat hati. Terdapat semacam seruan nan tulus yang ingin disampaikan oleh ibu RK kepada khalayak agar ikut membasmi praktik korupsi, dan menurutnya harus dimulai oleh setiap individu dalam komunitas masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Sebagai seorang intelektual yang sehari-hari mengabdikan dirinya menjadi pengajar di kampus, ibu RK menjadikan “tulang punggung” tulisannya dengan beberapa peristiwa terkini tentang betapa korupsi seolah tidak akan pernah berakhir di negara kita. Mulai dari kasus korupsi seorang pimpinan daerah bergelar professor hingga berbagai skandal korupsi yang melilit sejumlah elemen masyarakat.

Hanya saja yang cukup disayangkan tidak adanya penyajian data yang dilakukan oleh ibu RK dalam tulisannya. Apalagi yang bersangkutan merupakan seorang akademisi yang tentu saja kerap melakukan penelitian dan suatu peristiwa yang berdampak hukum seharusnya disajikan berdasarkan data kongkrit. Seharusnya dalam tulisannya, ibu RK menyajikan data secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, yang hasilnya kemudian bisa menjadi pegangan bagi pembaca.

Misalnya saat beliau membuka tulisannya dengan mengatakan bahwa negara dan masyarakat kita merupakan yang terbanyak prestasinya dalam melakukan korupsi. Memang benar, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi. Akan tetapi, mendudukkan Indonesia dan masyarakatnya sebagai negara paling korup di dunia, tentu saja tidak benar. Ini dapat kita lihat dalam data yang pada tahun 2019 diterbitkan oleh Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara. Hasil ini lebih baik dari tahun 2018, dimana pada tahun itu posisi kita berada di ranking 89. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia walau belum memenuhi harapan, setidaknya telah kian menemui jalan terang.

Meski demikian, apakah negara kita telah bebas dari wabah korupsi? Jawabannya tetap tidak. Lantas mengapa sejak kemerdekaan, hingga reformasi, Indonesia tak kunjung merdeka dari jerat korupsi? Lebih kurang jawabannya dapat kita temukan dalam Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1660-1830 karya Peter Carey tahun 2017, yang menjelaskan bahwa persoalan korupsi yang menjadi salah satu masalah utama di Indonesia pasca reformasi merupakan peninggalan kolonial yang menemui puncak kronisnya di era Orde Baru.

Sejak era Hindia Belanda hingga Orde Baru, negara kita mengadopsi sistem birokrasi patrimonialistik. Birokrasi model ini memungkinkan terjadinya pemusatan kekuasaan yang dipegang oleh suatu kelompok atau perseorangan tertentu yang melakukan kapitalisasi dan membagikan kekuasaannya kepada orang-orang terdekat, agar dapat mengamankan kekuasaan.

Selanjutnya, kita juga menemukan beberapa kekeliruan yang serius dan berbahaya saat beliau memasukkan contoh kasus korupsi yang terjadi di lembaga dayah. Yaitu dengan menyatakan bahwa beliau memperoleh informasi adanya penggelembungan data nama santri demi tujuan mendapatkan dana operasional dayah. Strategi ini menurut ibu RK, dipraktikkan oleh hampir seluruh lembaga dayah di Aceh, sekalipun bahkan dayah yang dipimpin oleh ulama besar. Usut punya usut, ibu RK mengatakan bahwa pimpinan dayah tidak tahu dengan penggelembungan yang dilakukan oleh bawahannya.

Sejauh yang penulis ketahui sebagai warga dayah, tidak benar bahwa dayah-dayah di Aceh telah melakukan penggelembungan data nama santri, apalagi hanya sekadar untuk mendapatkan bantuan dana operasional. Selama puluhan hingga ratusan tahun dalam sejarah keberadaannya, sebagai lembaga pendidikan, dayah telah berdiri dan mampu survive secara mandiri lewat kearifan dan tradisinya sendiri.

Lembaga dayah berbeda dengan universitas. Misalnya dayah-dayah di Aceh selama keberadaannya tidak pernah mengeluarkan biaya untuk menggaji para pengajar. Guru-guru di dayah juga mengajar dengan ikhlas, ini membuat dayah tidak memiliki beban finansial sebesar universitas. Apalagi hari ini, hampir semua dayah sudah terintegrasi dalam sebuah gerbang data digital yang disebut dengan Education Management Information System (EMIS). EMIS ini merupakan sebuah sistem pendataan pendidikan digital yang dikelola secara ketat dan professional oleh Kementerian Agama. Jadi semua data yang menyangkut dayah, seperti nama santri, sudah tercatat secara lengkap mulai dari nama, usia hingga alamat. Maka dengan sistem integral seperti ini, mustahil dayah-dayah bisa melakukan manipulasi data.

Dan yang paling mengejutkan adalah ketika ibu RK mengatakan bahwa lembaga dayah telah memalukan Aceh gara-gara adanya temuan penyelewengan pada hampir semua bantuan operasional dayah semasa pandemi Covid-19. Kemudian, ibu RK menambahkan, bahwa hasil audit menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan adalah dayah yang sudah tidak beroperasi karena tidak ada lagi santrinya.

Andaikata, apa yang dikatakan oleh ibu RK adalah benar, maka yang patut disalahkan dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran di instansi pemerintah. Karena telah menyalurkan bantuan yang tidak tepat sasaran dan berkemungkinan sarat kepentingan. Justru sebaliknya, kebenarannya adalah semasa pandemi Covid-19, dayah-dayah termasuk sektor pendidikan yang paling terdampak pandemic, namun kering perhatian. Alih-alih menerima bantuan Covid, hampir 50 persen anggaran pembangunan yang semula akan diturunkan ke dayah justru mengalami pemangkasan.

Dengan demikian, ibu RK secara nyata telah melakukan penyamarataan atau generalisasi. Seolah-olah semua lembaga dayah di Aceh telah melakukan korupsi atau hidup dalam budaya korupsi. Ini merupakan suatu kesimpulan yang cukup berbahaya, dan sebenarnya menjatuhkan kredibilitas ibu RK sendiri sebagai intelektual. Bilapun ibu RK bersikeras dengan pendapatnya, maka ia harus mampu menyajikan data yang akurat dan pengambilan kesimpulannya mesti diambil dari hasil suatu proses penelitian. Apalagi mengingat yang bersangkutan memiliki legitimasi akademik dan berasal dari lembaga yang cukup terhormat.

Kami sangat menyesalkan pernyataan semacam ini keluar dari seseorang yang secara akademik seharusnya memiliki kemampuan intelektualitas yang  lebih dari cukup untuk sekadar memilah antara kabar yang masih dalam bentuk asumsi serta perlu diteliti lebih lanjut kebenarannya, dengan realitas yang kebenarannya telah terbukti secara jelas. Sebab bagi seorang yang mengaku intelektual dengan setumpuk gelar akademik, ibu RK seharusnya punya keyakinan bahwa suatu kebenaran hanya bisa dibuktikan melalui serangkaian upaya penyelidikan atau penelitian.

Niat baik ibu RK dalam mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif membantu pemberantasan korupsi harus kita apresiasi. Namun perlu juga diingatkan supaya ibu RK dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan opininya, dan lebih teliti dalam menyajikan data serta kebenaran suatu informasi. Memiliki niat yang baik tidak cukup bila sumber informasi dan cara memperoleh informasi tidak baik. Namun lebih baik manakala informasi penting diperoleh dengan cara yang baik dengan memperhatikan otentikasi serta kebenaran suatu informasi. Kami selalu berharap, seorang akademisi dan intelektual tidak sampai turut serta menyebarkan kabar bohong (hoax) yang dapat menzalimi pihak lain.

Allah SWT berfirman dalam Alqur’an surat 49:6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Pembangunan dayah sebagai salah satu wadah pendidik anak bangsa, merupakan pilar pembangunan yang berbanding lurus dengan lembaga pendidikan lainnya. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, perhatian pemerintah terhadap pendidikan dayah masih sangat minim, bila dibandingkan dengan sumbangsih yang telah diberikan oleh dayah dan santri kepada bangsa dan Negara ini. Atas kebijakan yang mulai dirasakan adanya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap dayah, merupakan nuansa baru bagai pembangunan dan pengembangan bidang keagamaan, khususnya di Aceh. Kebijakan ini, tentunya tidak membuat semua pihak merasa gembira dan bahagia. Bagi kaum orientalis, atheis dan anti agama, curahan perhatian pememrintah untuk memberdayakan dayah adalah suatu kebijakan yang tidak penting. Sebaliknya bagi kaum muslimin yang taat dengan agamanya, kebijakan ini merupakan sebuah kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Ketimpangan dan ketidaksempurnaan tentunya masih ada dan sangat sulit ditiadakan karena semua itu adalah perbuatan manusia. Namun melakukan generalisasi atas satu dua kasus terhadap semua lembaga dayah merupakan perbuatan keji dan tidak bermartabat. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan sebuah kebenaran maka harus dilakukan melalui penelitian yang sistematis serta didukung oleh data dan fakta yang objektif dan otentik. Hal ini merupakan jalan, agar semua berita, pemikiran dan argumentasi akan bermuara pada upaya perbaikan bukan sebaliknya merusak dan hanya sekedar kabar berita yang tidak benar.

Wallahu a’lam bisshawab.

Mujlisal Hasan, Mahasantri Ma'had Aly Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng Pidie Jaya

Komentar

Loading...