Truk Angkut Tiang Pancang PLTU 3-4 Siang Hari, Dewan: Itu Melanggar Aturan

Truk Angkut Tiang Pancang PLTU 3-4 Siang Hari, Dewan: Itu Melanggar Aturan
Truk milik perusahaan IOT saat membawa tiang pancang dalam kota Meulaboh, senin siang (8/6/20)

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Beberapa hari terlihat ini truk angkutan tiang pancang milik Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 melintas dijalan raya Kabupaten Aceh Barat membawa tiang berukuran lebar dan panjang yang dikawal mobil patroli polantas Polres dan Dinas Perhubungan Aceh Barat.

Biasanya, pengangkutan tiang pancang dilakukan malam hari saat jam sepi aktifitas masyarakat seperti ketika perusahaan IOT lakukan pembongkaran di pelabuhan Calang beberapa waktu lalu.

Namun, kini kapal pembawa tiang pancang melakukan pembongkaran di perairan Aceh Barat setelah ditolak di Calang.  Anehnya, tiang-tiang pancang sebelumnya yang diangkut ke lokasi proyek malam hari, kini berubah menjadi pada siang hari, sudah tidak lagi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Melihat perubahan itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE kepada cakradunia.co, Senin (8/6/20) mengatakan, angkutan tiang pancang yang dilakukan truk-truk berbadan lebar yang tiangnya menjuntai ke luar pada siang hari, telah melanggar aturan daerah.

Apa lagi, katanya, jalan yang dilintasi mobil angkutan tiang pancang milik kabupaten bukan jalan negara, sehingga kapasitas dan daya tahan badan jalan tidak sesuai dengan beban angkutan yang mencapai puluhan ton, sehingga ukuran badan jalan yang sempit itu sangat mengganggu warga yang hilir mudik di lintasan tersebut.

"Seharusnya perusahaan jangan memaksa diri dalam pekerjaannya, sehingga menabrak aturan yang ada, silahkan bekerja saat sepi di malam hari, jangan terganggu warga yang melakukan aktivitas di siang harinya," kata Ramli mengingatkan.

Truk PT IOT saat melintas di kota Meulaboh. Foto/cakradunia.co/Fitriadilanta

Selain angkutan tiang pancang yang telah melanggar aturan, katanya, sebenarnya penggunaan pelabuhan oleh Perusahaan Daerah Pakat Beusare juga belum  memiliki izin.

“Informasi kita terima sejumlah sisi pelabuhan kini mulai rusak, akibat dihantam tongkang pengangkut tiang pancang dan mereka belum mengantongi izin resmi, karena izinnya belum selesai,” katanya.

Menurut Ramli, DPRK dalam waktu dekat ini akan memanggil kembali Dinas Perhubungan Aceh Barat, perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan tiang pancang, PD Pakat Beusare dan sejumlah pihak terkait lainnya guna meminta pertanggungjawaban penggunaan aset diluar prosedur.

Sebagaimana diketahui, penggunaan pelabuhan untuk bongkar tiang pancang sampai saat ini belum selesai izinnya, dewan dalam rapat beberapa waktu lalu telah meminta pihak PD Pakat Beusare untuk mengurus izin dan membuat MoU, bila aset daerah itu sewaktu waktu rusak diketahui kepada siapa diminta pertanggungjawaban untuk memperbaikinya kembali.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...