Tolak Kapal Asing di Perairan Aceh Barat, Ketua HNSI Datangi Posko Jurnalis

Tolak Kapal Asing di Perairan Aceh Barat, Ketua HNSI Datangi Posko Jurnalis
Ketua HNSI Aceh Barat, Taufan iskandar

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh- Sepertinya keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap wabah corona makin meningkat, apalagi pemerintah terus memberlakukan aturan meminta masyarakat memakai maskes dan kini sebagian daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan perluasan pandemi Covid-19.

Untuk wilayah Aceh juga telah diberlakukan berbagai kebijakan yang sifatnya dapat meminimalisir penyebaran virus corona, seperti melarang pulang masyarakat di rantau, melarang kapal asing merapat ke pelabuhan seperti di calang Aceh Jaya dan memberlakukan jam malam serta memperketat penjagaan di perbatasan

Khusus untuk kawasan Aceh barat, pemerintah terus menghimbau agar masyarakat memakai masker, rajin cuci tangan, pernah juga jam malam, membersihkan lingkungan dan meminta warga buat sementara tidak bersalaman.

Namun, sampai saat ini belum ada satu ketegasan larangan terhadap kapal asing di perairan Aceh Barat walaupun sudah sangat meluas keluhan dan harapan masyarakat yang disampaikan di berbagai media.

Tiga hari lalu, pemerintah Gampong Panggong Kecamatan Kota Johan Pahlawan mengungkapkan kekhawatiran terhadap virus corona karena daerahnya dijadikan transit pekerja bongkar muat batu bara di kapal asing. Kamis kemarin giliran Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi minta pemkab segera menyetop kapal asing.

Kini giliran, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Aceh Barat,Taufan Iskandar, Jum'at (10/4/20) mendatangi posko jurnalis untuk menyampaikan keluhan dan harapan kepada pemkab Aceh Barat melalui media terkait masih ada  kapal asing hingga saat ini di berlabuh di perairan Meulaboh 

"Harusnya pemkab harus tegas terhadap kapal asing di perairan Aceh Barat, selama ini banyak nelayan ketakutan saat dekat dengan armada tersebut," tegasnya.

Boat-boat nelayan Meulaboh yang belabuh di TPI  Krueng Cangkoi yang di sekitar kawasan ini dijadikan transir pekerja lokal yang bekerja di kapal asing di perairan Meulaboh. Foto/cakradunia.co/df

Sedangkan Pemkab Aceh Jaya, tambah Taufan, begitu tegas melarang kapal asing untuk tidak merapat. Sementara di Aceh Barat dibolehkan, yang membingungkan kami kenapa tidak ada ketegasan untuk diberhentikan sementara.

"Kita tidak mengusik pekerjaan orang, namun karena wabah corona membuat nelayan khawatir dan meresahkan saat mencari ikan di berdekatan dengan kapal asing tersebut. Maka HNSI minta pemkab dan DPRK Aceh Barat untuk sementara menghentikan atau melarang masuk kapal luar negeri ke perairan Aceh barat,”pinta Abang, begitu nama akrabnya.

Terkait pekerja tongkang yang berbaur dengan kapal asing di tengah laut, Taufan tidak ragu pada pekerja lokal karena setiap naik dan turun dari laut dicek kesehatannya. Apakah mereka ada membawa virus corona dari kapal asing, itu ada dokter diposko covid-19 bisa memberi jawaban secara jelas.

Ketua HNSI sangat berharap sementara waktu kapal asing itu ditolak dulu keberadaannya di perairan Aceh Barat, baik itu punya mitra PT Mifa, PLTU maupun milik perusahaan lainnya, sehingga kekhawatiran nelayan dan warga Meulaboh terhadap pandemi Covid-19 bisa hilang.

Keluhan warga gampong Panggong dan terakhir pengurus HNSI, direspon dengan serius oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi dan berjanji akan memanggil kembali vendor PT Mifa Bersaudara yang diudang beberapa hari lalu, tapi tidak datang ke dewan. Selain vendor juga akan diundang pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan kapal asing di perairan Aceh Barat.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...