Tim Advokaksi F-KMBSA Lapor Ada Indikasi Kriminalisasi Fitriadilanta ke Dewan

Tim Advokaksi F-KMBSA Lapor Ada Indikasi Kriminalisasi Fitriadilanta ke Dewan
Ketua tim advokasi Forum KMBSA Azhari (kiri) menyerahkan surat pengaduan diskriminasi dan kriminalisasi ke pimpinan DPRK Aceh Barat diterima Wakil Ketua H. Kamaruddin, SE bersama Ketua Dewan, Samsi Barmi di dewan, Kamis (23/4/20)

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh – Tim Advokasi Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (F-KMBSA) melaporkan ada indikasi kriminalisasi yang dilakukan oleh Elit Aceh Barat terhadap Ketua F-KMBSA, Fitriadilanta ke DPRK, Kamis (23/4/20)

Fitriadilanta dilaporkan ke reskrim Polres Aceh Barat atas kasus penyebaran vidio pemukulan Tgk Janggot di pendopo bupati, Selasa 18 Februari 2020 lalu  oleh salah seorang pegawai yang mengaku sebagai ajudan bernama Hidayatullah Fajri sebagaimana berita beredar di sejumlah media cetak dan ciber.

Ketua Tim Advokasi Forum KMBSA Azhari. S.Pd.I, M.Ag didampingi Wakil Ketua Umum Romi Saputra Jaya, S.KM kepada media usai menjumpai pimpinan DPRK menjelaskan, duduk permasalahan yang dilaporkan ke wakil rakyat menyangkut adanya indikasi intervensi hukum oleh elit penguasa Aceh Barat terhadap Ketua Umum Forum KMBSA

Secara UU Nomor 19 tahun 2016 11 Tahun 2008 Perubahan atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) benar terlapor telah menyebarkan vidio ke group whatsapp forum KMBSA bertuliskan " Detik-detik  Tgk Janggot dipukul oleh Bupati Ramli”  dan ajudannya saat menagih utang di Pendopo bupati Aceh Barat, selasa sore (18/2/20).“Utang ditagih dipukul penagihnya, gawat ramli"

“Nah jika ditinjau dari pencemaran nama baik sebagaimana pasal yang ditetapkan oleh penyidik polres, nama baik siapa yang dicemarkan dan vidio itu disebarkan hanya ke satu group whatsapp oleh Fitriadilanta lagian bukan fitnah,”katanya.

Surat Panggilan Fitriadilanta dari polres Aceh Barat

Jika mangacu pada referensi Prof. Dr. Henri Subiakto, SH. MA yang ditulis di situs website LBH Banda Aceh, dipublis 21 April 2020 tentang pandangan beliau untuk kasus Saiful Mahdi, Ph.D yang dilaporkan ke polisi karena menulis kritikan ke pimpinan fakultas teknik Unsyiah di group whatsapp.

“Maka kasus Fitriadilanta yang dilaporkan ajudannya juga hampir sama atau persis,” ujar Azhar.

Menurut Prof. Selaku saksi ahli dosen teknik Saiful Mahdi, yang dikatakan penghinaan  dan atau pencemaran nama baik, jika memenuhi unsur adanya perbuatan menuduhkan sesuatu hal pada seseorang atau pribadi hakiki (naturlijke persoon), bukan pada organisasi, ataupun kelompok orang. 

Menurut Azhar, dasar dari fakta itu, Tim Advokasi F-KMBSA semakin yakin apa yang disebarkan Fitriadilanta tidak menyerang pribadi Hayatul Fajri atau pihak lainnya.

“Lalu kenapa dia yang buat laporan pencemaran nama baik, kata "ajudan" tidak menunjukkan padanya. Secara kamus besar bahasa Indonesia, maka ajudan juga harus dipertanyakan kepada saksi ahli,” ujar Sekjend KMBSA

Setelah Fitriadilanta ditetapkan sebagai tersangka dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman pidana 4 tahun denda Rp. 750.000.000.- maka tim duduk secara internal dengan melibatkan sejumlah praktisi hukum, sehingga dikaji mendalam atas dasar apa polisi menetapkan tersangka kepada Ketua Umum F-KMBSA.

“Fitriadilanta tidak menghina, yang sebarkan vidio bukan hanya dia. Dia tidak menyerang pribadi orang dan vidio itu bukan fitnah serta tidak di edit,” sebutnya.

Surat pengaduan ke DPRK Aceh Barat

Paska rembuk lembaga, tambah Azhar,  pihaknya berkesimpulan bahwa itu sudah menjadi kasus ‘politik’ kepentingan penguasa yang dititip melalui pihak lain. Maka, tim laporkan kasus tersebut ke DPRK dengan tembusan Komisi 3 DPR RI, LSM Kontras Jakarta, Lembaga Imparsial Jakarta, Kapolda Aceh, Komisi III DPR Aceh dan LBH Banda Aceh. 

“Syukur Alhamdulillah, laporan kami direspon oleh ketiga pimpinan DPRK Aceh Barat dan dalam waktu dekat akan dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan dan bila perlu secara fungsi legislatif akan meminta keterangan ajudan tersebut bersama kabag humas sekdakab yang mendampingi pelapor untuk dipertanyakan, kenapa hanya Fitriadilanta saja yang dilaporkan ke polisi, sementara penyebar pertama dan lainnya tidak dilaporkan,” urai  Azhar panjang lebar meniru ucapan pimpinan dewan

Walaupun telah respon dewan baik, sebut Azhar, namun tim advokasi juga akan melakukan langkah-langkah hukum mengawal kasus, semua tahapan telah kita susun agar tidak semena-mena terhadap masyarakat. Tim advokasi mohon dukungan semua pihak untuk mengawal kasus tersebut.

“Persepsi kami ini ada upaya pembungkaman orang-orang kritis di Aceh Barat. Karenanya kasus ini penuh nuasa politis,”tutup Azhar. (df)

Komentar

Loading...