Tgk Irfan: Biarkan Dinas Dayah Tetap di Komisi 7

Tgk Irfan: Biarkan Dinas Dayah Tetap di Komisi 7
Tgk Irfan Siddiq, S.Hi

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Wacana yang mencuat dikalangan beberapa elit dayah di Aceh terkait keberadaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam komisi di DPRA ditanggapi beragam oleh aktivis dayah di Aceh. 

Salah satunya disampaikan oleh Tgk. Irfan Siddiq, S.HI, pengurus dayah yang juga mantan aktivis Rabithah Thaliban Aceh kepada media melalui siaran pers yang diterima cakradunia.co, Jumat (6/12/2019) di Banda Aceh. 

"Dinas Dayah merupakan SKPA Istimewa di Aceh, sudah selayaknya diperlakukan secara istimewa, baik keberadaannya di DPRA maupun secara anggaran. Maka, biarkan saja dinas dayah berada di Komisi 7 (bidang keistimewaan) seperti saat ini," tegas Tgk Irfan. 

Menurutnya, persoalan plot anggaran di DPRA tidak menjadi masalah besar bagi kalangan aktivis dayah. Karena, dimanapun keberadaannya dinas dayah  harus tetap di istimewakan.  

"Dinas Dayah hanya ada di Provinsi Aceh. Ini adalah satu keistimewaan yang harus dijaga. Terkait penambahan anggaran, tidak masalah ia berada di komisi mana, legislatif dan eksekutif serta stakholder terkait hanya perlu membangun komunikasi yang baik untuk menjaga agar dinas dayah selalu istimewa, khususnya dalam segi anggaran," tambahnya.  

Aktivis dayah ini juga mengatakan, terlalu naif jika beberapa elit dayah hanya fokus pada kebijakan anggaran untuk dayah atau dinas dayah khususnya.  

Wacana memindahkan dinas dayah ke komisi pendidikan, kata Irfan, terlalu naif. Apalagi alasannya sekedar plot 30 persen anggaran dari dana pendidikan. Sebenarnya, hanya perlu membangun bergaining politik yang tepat dengan eksekutif dan legislatif sehingga anggaran pro dayah bisa maksimal. 

Tgk Irfan meminta agar dinas dayah tetap berada di Komisi 7 yang menangani bidang Keistimewaan Aceh.  Sehingga, tidak hanya sekedar istimewa secara anggaran tapi juga istimewa secara kebijakan yang pro pendidikan dayah.  

"Kita hanya butuh bergaining politik untuk pressure anggaran lebih baik bagi kepentingan pendidikan dayah. Apalagi, di parlemen sudah ada Fraksi PKB-PDA yang notabene berasal dari kalangan dayah serta partai pengusung pemerintah (seperti PKB, PDA, parlok dan parnas). Kenapa elit dayah gengsi membangun nilai tawar dengan mereka," tanya Tgk Irfan.

Syukran Jazila

Komentar

Loading...