iklan bener Duka Cita Gub - Bambang

Taqwaddin Husin: Pemda di Aceh Belum Libatkan Ombudsman Dalam Seleksi Pejabat Tinggi

Taqwaddin Husin: Pemda di Aceh Belum Libatkan Ombudsman Dalam Seleksi Pejabat Tinggi
Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin saat memberi keterangan pers, Rabu (16/1/19). Foto/ CAKRADUNIA/FCS

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin mengatakan selama ini pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota belum melibatkan Ombudsman Aceh dalam setiap seleksi kepala dinas dan pejabat tinggi pratama. Padahal, di beberapa lembaga vertikal seperti Kemenkumham pihaknya sudah dilibatkan.

"Sampai saat ini kita belum diajak oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Taqwaddin saat konferensi pers dan presentasi capaian Ombudsman RI Aceh tahun 2018 dan Harapan 2019, Rabu (16/1/2019) di Kantor Ombudsman RI Aceh, Langgugob, Banda Aceh.

Menanggapi hal tersebut Asisten I pemerintah Aceh, M Jakfar mengatakan bahwa memang selama ini tidak ada aturan yang mengharuskan Ombudsman dilibatkan dalam tim seleksi. Namun sebagai lembaga negara pihaknya memberikan ruang kepada Ombudsman untuk terlibat dalam setiap seleksi dimasa yang akan datang.

Selain itu, Taqwaddin juga menyampaikan bahwasanya pada tahun 2018 yang lalu, laporan terkait kepegawaian masih menduduki peringkat pertama di lembaga mereka.

Jumlah laporan kepegawaian yang masuk sebanyak 45 laporan peringkat kedua laporan kesejahteraan sosial 11 laporan dan peringkat ketiga laporan masyarakat terkait pendidikan dan pertanahan.

Untuk laporan masyarakat terkait kepegawaian biasa dilakukan secara kolektif oleh beberapa orang dengan kasus yang sama. Sebagai contoh laporan 800 guru yang sudah lewat tes CPNS, namun sampai saat ini belum mendapat nomor induk kepegawaian (NIP).

"Untuk kasus ini kita masih terus melakukan upaya penyelesaiannya dengan melibatkan semua pihak termasuk gubernur dan komisi II DPR-RI," kata Taqwaddin Husin.

Asisten Ombudsman RI Aceh bidang penyelesaian laporan Rudi Ismawan  yang ikut mendampingi Taqwaddin Husin mengatakan, total pelaporan selama tahun 2018 sebanyak 135 laporan masyarakat (LM). Mekanisme pelaporan ini sendiri dilakukan dengan berbagai cara dengan datang langsung 104 LM, Surat 14 LM, email 6 LM, telepon 5 LM, dan 6 lainnya merupakan investigasi inisiatif dari Ombudsman RI perwakilan Aceh.

“Untuk instansi terlapor, pemerintah kabupaten/kota masih menduduki peringkat pertama dengan 61 LM disusul pemerintah provinsi 19 LM dan peringkat ketiga kementerian agama dengan 12 LM,”sebut Rudi.

Berdasarkan klasifikasi dugaan mal administrasi penyimpangan prosedur 37 LM, penundaan berlarut 26 LM l, dan tidak patut 23 LM. Untuk daerah yang instansi terlapor, kota Banda Aceh masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah 61 LM, Aceh Besar 24 LM, dan Aceh Utara 8 LM.

Menurut Rudi dari keseluruhan laporan masyarakat tersebut Ombudsman RI perwakilan Aceh telah menyelesaikan 57 laporan atau 42{d3c6496377623acf4c1fbcc3aeb920d09c41654076d766fac9d20afd66ac13bd}, sedang yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 78 laporan atau 58{d3c6496377623acf4c1fbcc3aeb920d09c41654076d766fac9d20afd66ac13bd} dari total 135 laporan.

Melihat dari data pada tahun 2018, maka untuk tahun 2019 Ombudsman Aceh meminta semua instansi daerah harus memenuhi standar pelayanan publik.

Fauzi Cut Syam

Komentar

Loading...