Surati KPK, GeRAK Minta Ambil Alih Kasus CT Scan

Surati KPK, GeRAK Minta Ambil Alih Kasus CT Scan
Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Photo Net

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Computerized Tomography Scanner (CT Scan) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh. Permintaan disampaikan GeRAK menyusul kabar adannya usulan penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada Kejaksaan Agung sebagaimana pemberitaan media massa 23 Januari 2019 lalu.

"Atas dasar informasi tersebut, kita (GeRAK Aceh) sudah menyurati KPK agar segera mengambil alih penanganan kasus CT Scan RSUZA ini," kata Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung dalam siaran pers yang diterima cakradunia.co, Jumat, 8 Februari 2019.

Menurut Hayatuddin permintaan telah disampaikan melalui surat nomor 020/B/G-Aceh/II/2019, tertanggal 8 Februari 2019 perihal permohonan pengambil alihan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA yang ditujukan kepada Ketua KPK RI. GeRAK menduga pengusulan SP3 dapat bertentangan dengan prosedur hukum UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sesuai UU tersebut terutama pasal 2 dan 3, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Untuk itu, alasannya karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negera, kemudian Kejati Aceh mengusulkan untuk menghentikan perkara, ini tidak logis, dan patut diduga adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan politik," ujarnya.

Hayatuddin mengatakan usulan Kejati Aceh untuk penghentian perkara dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan RSUZA kepada Kejaksaan Agung merupakan sebuah tindakan usulan yang tidak logis dan merendahkan martabat hukum. Tindakan itu juga mengkebiri hak keadilan bagi pihak lain yang sebelumnya sudah diputuskan bersalah (rasa keadilan dan persamaan di mata hukum).

" Ini berdampak tidak baik bagi kinerja institusi hukum. Apalagi perkara ini merupakan salah satu perkara yang mendapat supervisi dari KPK-RI dari 3 perkara lainnya yang ditangani Kejati Aceh," kata Hayatuddin.

Hayatuddin menyebut delik perbuatan pidana tetap melekat dan harus dibuktikan di pengadilan meski kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Apalagi tindakan tersebut memenuhi unusr memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

"Kami berharap usulan yang dimohonkan Kejati Aceh dapat ditolak atau tidak dikabulkan secara hukum. GeRAK mendesak KPK-RI mengambil alih proses penanganan perkara ini," pinta Hayatuddin Tanjung.

Hayatuddin menambahkan, dalam kasus CT Scan Kejati Aceh telah menetapkan mantan Direktur RSUDZA Banda Aceh berinisial TM sebagai tersangka. Penetapan TM sebagai tersangka dilakukan bersamaan dengan penetapan TBE sebagai tersangka pada 1 Juli 2014.

Sebelumnya, Kejati Aceh juga telah menetapkan tiga tersangka baru yakni Ketua Pokja SU, dan sekretaris Pokja Mhr dan BI, Kuasa Direktur CV Mutiara Indah Permai. Pengadaan CT Scan RSUZA tahun anggaran 2008 sebesar Rp 39 miliar ini, merugikan negara senilai Rp15,3 milliar.

Komentar

Loading...