Sekjen F-KMBSA Minta Polda Aceh Segera Proses Kasus Pendopo Bupati Aceh Barat

Sekjen F-KMBSA Minta Polda Aceh Segera Proses Kasus Pendopo Bupati Aceh Barat
Sekjend F-KMBSA, Azhari

CAKRADUNIA.CO, Meulab0h - Dalam dua hari terakhir ini berbagai opini media muncul terkait keberlanjutan kasus pemukulan Tgk Janggot yang terjadi di Pendopo Bupati Aceh Barat, 18 Pebruari 2020 lalu, mulai hangat dibicarakan kembali, karena ada informasi di media online bahwa ada beberapa saksi yang ingin berdamai.

Kemudian saksi membantah berita yang dikeluarkan media Antara bahwa mereka datang ke pendopo ingin berdamai kasus pemukulan Tengku Janggot – malah para saksi menuding keluar berita aneh dari bupati bahwa itu efek kepanikan dari terlapor.

Berdasarkan informasi publik yang tidak jelas itu, Sekjen Forum KMBSA Azhari kepada cakradunia.co, Jumat (29/5/20) mendesak pihak Polda Aceh yang menangani kasus ini agar segera mempertegas proses hukum ini agar tidak terkesan mengulur-ngulurkan waktu.

“Bila setelah gelar perkara dianggap tidak ada unsur pidananya, maka kasus ini selesai. Tapi, jika ada indikasi pidananya, maka segera laksanakan sesuai UU yang berlaku,” kata Azhari.

Menurutnya, kasus ini perlu serius dan segera diselesaikan, karena menyangkut marwah Aceh Barat di mata publik dan juga untuk menghindari pengaruh psikologis bagi kedua belah pihak. 

“Saya berharap masalah ini bisa cepat selesai, agar Aceh Barat ke depan bisa lebih fokus ke pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,”tambahnya. 

Alasan mendesak Kapolda Aceh untuk mempercepat proses kasus pemukulan Tgk Janggot di pendopo, sebut Azhari, karena makin dilambatkan proses terus muncul opini dan kejahatan yang memanfaatkan kasus tersebut, seperti yang diberitakan hari ini Kamis (28/5/20) kemarin oleh media antara Aceh bahwa ada pihak yang memeras bupati hingga Rp 800 juta.

“Kita khawatir akan muncul banyak masalah baru yang merugikan Aceh Barat, maka kita mengajak semua tokoh-tokoh di bumi Teuku Umar untuk segera mendesak Kapolda Aceh supaya kasus insiden pendopo segera diperjelas. Kita juga tidak mau sampai dikendalikan hukum oleh politik nantinya,”urai Azhari. 

Selain itu, F-KMBSA juga mengajak semua elemen untuk mengawal kasus tersebut agar tidak ditukar dengan rupiah, sebab informasi beredar tim lobi terus bergerak untuk mencari celah agar kasus tersebut bisa diredam. F-KMBSA menginginkan hukum ditegakkan tidak diatur oleh rupiah, karena sangat merugikan daerah.[df]

Komentar

Loading...