Breaking News

Sebuah Pembelajaran Tiada Henti

Sebuah Pembelajaran Tiada Henti
Ilustrasi

Oleh:Tarsih Ekaputra 

PADA tahun 2008, saya bergabung dengan Perhumas Indonesia saat itu bersama dengan Asisten VP Communications Sunlife Financial Indonesia, yang notabene juga sepupu dari Ketua MPR masa lalu suami dari partai pemimpin negeri ini.

Pembelajaran apa yang saya dapat dari ketika saya memutuskan bergabung dengan Perhumas dan masuk di Directory Book Perhumas  Indonesia?

Secara material? Ini bisa sangat subyektif. Namun, dari sejak pertama bergabung dengan Perhumas, tak ada sama sekali niatan saya untuk menjadi seorang Humas Pembelajar buat selain diriku. Dan berhasil karena posisi keanggotaan sayapun tak pernah saya masukkan dalam CV. Hehehehe, somse? Gaklah ini karena memang aku sampai detik ini gak merasa sebagai siapa siapa di ranah kehumasan Indonesia. Juga bukan praktisi, apalagi ahli.

Enam tahun lalu entah atas pertimbangan apa, Mas Agung Laksamana mengajak diriku menjadi bagian dalam perjuanganya membesarkan dan menghidupkan Organisasi yang kini telah berusia cukup matang. Dan anehnya kenapa saya berani menjawab mau?

Ketika pertama kali didapuk menjadi pengurus di BPP sebagai Ketua Bidang Pengembangan BPC yang secara historis “konon” diposisikan sebagai ex officio (monggo dicari sendiri makna dan tanggung jawab ex officio). Saya berterima kasih dengan para suhu PR yang ada di jajaran Bidang Pengembangan BPC saat awal saya diajak gabung, sebut saja Mas Bendum saat ini masku Heri Kurniawan, kemudian ada Mas Kelik yang sudah mempengaruhi otak dan pemikiran saya terkait posisi dan tanggung jawab. Ada mas Iwan Inpac ada mas Arief yang sekarang di Asosiasi Perusahaan PR Indoensia, dan lainnya.

Berhasilkah aku di Kepengurusan BPP Perhumas? Menurutku Tidak!. Kenapa? Karena Indoensia memiliki 34 provinsi dan kepengurusan BPC based on city alias kota, dan kita lihat sampai saat ini dua periode saya di Bid Pengembangan BPC, berapa BPC aktif? Ini jelas bukan prestasi…

Secara AD/ART memang siapapun yang mau jadi Ketum Perhumas harus pandai mendapatkan suara BPC? Kenapa? Karena suara BPC jelas lebih banyak dibanding BPP maupun Dewan Kehormatan. Pentingkah posisi ini? Penting gak penting jikalau saya diminta jujur. Khususnya buat saya. Saya dekat dengan semua Pengurus BPC, saya bisa mempengaruhi pengurus BPC. Tapi itu tak pernah kulakukan karena apa? Saya selalu menyadari sebagai pemula dan junior di Insan Humas Indonesia terlepas ragam gerakan komunikasi yang (mungkin dengan terpaksa berhasil) karena kenekatan saya dan di support team.

Kini, dua periode saya masih dipercaya Mas Ketumku untuk di Bid Pengembangan BPC. Dan aku masih merasa Belum Berhasil. Kenapa? Ya secara posisi keseharian aku masih bukan siapa siapa! Secara suara di Organisasi? Hehehe dengan keterbatasan intelektual dan edukasi formal aku juga bukan siapa siapa. Apa yang membuat saya bangga dan bahagia menjadi bagian dari BPP Perhumas?

Satu: Sebagai orang gunung, kampung tertinggal, salah satu dusun termiskin kedua di Daerah Istimewa Yogjakarta di era komunikasi 4.0, dan ragam keterlibatanku baik di kepengurusan Ikatan Keluarga Gunung Kidul di Jabodetabek yang anggotanya mencapai 11 ribu keluarga, juga lainnya, minimal aku ada dan bisa berkontribusi walau kecil di sini. Adakah material yang kudapat? Bukan soal itu! Alias aku bukan siapa siapa.

Stop ah! Yang terbaik menurutku di Perhumas adalah sebuah usaha Kolektif bagaimana insan yang peduli sama ranah kehumasan Indonesia berjuang untuk menguatkan posisi Humas dan mendorongnya menjadi Humas yang: Bukan sebagai Humas untuk kepentingan Pribadi! Bukan menjadi humas di Perhumas sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pengaruh dan posisi kekuasaan. Bukan menjadi tim dalam memajukan dunia kehumasan yang ketika mendapatkan peluang hebat untuk menggaungkan Perhumas tetapi ternyata hanya cukup pada CV dan Title saja.

Humas dalam otakku sampai saat ini bukan soal kita bicara baik, melainkan bagaimana fakta burukpun bisa kita kemas dengan baik dan dapat diterima sebagai fakta oleh publik. Juga bukan soal kita sebagai partisipan yang harus mengelukan kekuasaan karena ada barter kepentingan pribadi di situ. Humas kedepan, humas di New Normal, tentu diharapkan bisa menjadi penerang buat publik untuk tahu dan dapat membedakan itu fakta atau hanya pemaksaan atas fakta.

Mendukung sebuah kekuasaan itu wajib secara konstitusi, namun secara ilmu yang saya dapat di komunikasi, tak melulu apa yang benar menurut persepsi kekuasaan itu memiliki manfaat nyata buat 260 juta lebih rakyat Indonesua.

Lalu bagaimana kita harus memfungsikan diri di new normal? Kepemimpinan Humas Indonensia seperti apa yang kita harus usung dan perjuangkan di new normal bahkan mungkin tiga tahun atau enam tahun kedepan? Entahlah.

Salam Humas untuk Indoensia.

 

Tarsik Ekaputra, Ketua Bidang Pengembangan BPC- BPP Perhumas Indonesia.

 

Iklan Duka Cita Ibunda Bupati Nagan Raya

Komentar

Loading...