Ruslan Daud: RUU Jalan Untuk Mempertegas Kewenangan Pusat dan Daerah

Ruslan Daud: RUU Jalan Untuk Mempertegas Kewenangan Pusat dan Daerah
H. Ruslan M Daud Anggota DPR RI Dapil 2 Aceh Fraksi PKB

CAKRADUNIA. CO, Idi Rayeuk- Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud S.E (HRD) mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk mempertegas kewenangan antara pusat dan Daerah.

Menurut anggota Fraksi PKB ini, dengan disahkan RUU Jalan, maka akan jelas kewenangan penyelenggaraan jalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

“Pengaturan ini diperlukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab yang hanya akan mengakibatkan munculnya in-efektifitas dan in-effisiensi,” ujar HRD di sela-sela kunjungan HRD di Aceh Timur, Senin (21/12).

Saat ini, tambah HRD komposisi jalan nasional dan daerah masih belum sebanding, kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membangun ruasan jalan yang diperlukan. 

Dalam RUU ini, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi pemerintah daerah berupa; belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus; insentif kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa; dana desa; pinjaman daerah; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Mantan  Bupati Bireuen memandang dalam pembahasan revisi UU Jalan juga harus ditegaskan batasan tonase kendaraan. Banyak kerusakan jalan yang terjadi saat ini karena tidak diindahkannya batasan tonase kendaraan saat melalui ruas jalan tertentu.

“Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) Draft RUU tentang Jalan hasil pembahasan Panja,” katanya.

HRD menyatakan Fraksi PKB menilai RUU tentang alan ini sangatlah penting dan strategis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan jalan yang lebih baik di Indonesia. 

Mengingat, kondisi jalan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan dan konsep pembangunan jalan berkelanjutan. 

Menurutnya, Fraksi PKB DPR menyatakan persetujuan atas RUU usul inisiatif dari Komisi V DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi RUU usul DPR RI. 

"Diharapkan RUU tersebut dapat segera dibahas sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga bisa cepat disahkan," tutup anggota DPR RI dari dapil 2 Aceh pernuh harap 

(Man/re)

Komentar

Loading...