Rekanan Mengeluh Oknum Monopoli Proyek, Politisi: Laporkan ke KPPU

Rekanan Mengeluh Oknum Monopoli Proyek, Politisi: Laporkan ke KPPU
Ilustrasi

CAKRADUNIA.CO, Calang - Politisi Muda Aceh Jaya, Nasri Saputra mengaku menerima laporan berupa keluhan dari para pengusaha (kontraktor) lokal perihal sulitnya memperoleh pekerjaan proyek dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Padahal, mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku mengenai tatacara proses pelelangan.

Menurut laporan sejumlah rekanan lokal)\, banyak paket pekerjaan proyek di Aceh Jaya dikerjakan rekanan dari luar daerah bahkan terkesan dimonopoli oknum tertentu dengan cara yang telah tersistem dan terstruktur. Hal tersebut membuat para rekanan lokal mati suri bagai kerakap diatas batu yang hidup enggan mati tak mau.

Menanggapi hal tersebut, Nasri mengaku tercengang dan sangat menyayangkan jika benar seperti apa yang disampaikan sejumlah kontraktor lokal itu. Nasri mengaku tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menyarankan para rekanan lokal yang meresa tersisih (dirugikan) untuk melaporkan persolaan tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Tentang adanya laporan teman - teman rekanan lokal mengenai buya krueng teu dong - dong, buya tamoeng meuraseuki. Kita sangat prihatin atas tidak konsistennya para pengambil kebijakan dalam memberdayakan pengusaha lokal. Namun, kita juga tidak bisa berbuat apa - apa, hanya  saja kita sarankan mereka mengadu ke KPPU," ungkap pria yang akrap disapa Poen Che'k kepada media ini, Kamis (17/09).

Dijelaskan Nasri, KPPU sebuah lembaga yang mengawasi terhadap adanya persekongkolan jahat para pihak dan oknum tertentu pada sektor pengadaan barang dan jasa ditubuh prmerintah.  KPPU berhak meminta klarifikasi atas apa yang dilaporkan dan juga berhak melakukan investigasi atas laporan dugaan persekongkolan yang dilaporkan.

Setelah melakukan invetigasi jika ditemukan adanya indikasi dugaan perbuatan melawan hukum serta indikasi korupsi, maka KKPU akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan hukum.

"Misalnya ada indikasi sudah ada pemenang jauh hari sebelum dilelang, atau indikasi suap menyuap yang mengarah kepada tindakan korupsi. Maka saran saya pengusaha - pengusaha lokal yang merasa dirugikan ya buat saja laporan ke KKPU," cetus Poen Che'k.

Diakuinya, selama ini bau tak sedap dalam proses pelelangan tercium diruang publik dan sudah menjadi rahasia umum. Namun, Nasri berharap publik tidak boleh menjust dan harus mengedepankan azas praduga tak bersalah sebelum adanya pembuktian secara hukum.

Publik mencatat beberapa hal penting dalam beberapa waktu yang lalu, dilaporkannya Kepala ULP oleh pengusaha atas dugaan penggelapan uang ratusan juta rupiah yang berujung damai walau sempat diberitakan sejumlah media, selain itu beredarnya Kwetansi pinjaman ratusan juta atas nama Kadis PUPR dimedia sosial dan media publik, yang pada sebenarnya tidak etis secara etika karena keduanya melekat dengan jabatan dipemerintahan.

"Apalagi mereka yang namanya dengan urusan proyek - proyek, kita berharap Aceh Jaya bersih dari korupsi dan transparansi, pengusaha lokal terpeduli. Jangan Aceh Jaya saat ini darurat pandemi, bertambah lagi darurat dugaan praktek korupsi menjadi urat nadi," tutup Nasri.[re]

Komentar

Loading...