Reformasi Birokrasi dan Nilai Etos Birokrat

Reformasi Birokrasi dan Nilai Etos Birokrat
Ilustrasi:keep It Simple

Oleh: Lalik

Pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi.

Perubahan kearah yang lebih  baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem  penyelangggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformsi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut kemenpan, reformasi birokrasi merupakan langkah sreategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan sosial.

Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selain itu, dengan melakukan reformasi birokrasi dapat menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.

Timbul pertanyaan dalam benak saya, bagaimana kualitas pelayanan yang baik menurut masyarakat? Upaya-upaya yang dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggungjawab juga terus dilakukan, jika usaha tersebut belum mencapai target yang diharapkan.

Hemat saya untuk memberikan pelayanan yang efisien sekaligus melaksanakan pengawasan yang efektif sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tugas dan kewenangan suatu birokrasi. Dari peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan.

Selanjutnya, berdasarkan sistem dan prosedur yang diinginkan dibuat struktur organisasi yang diperlukan untuk menetapkan tingkat-tingkat dan jenis jabatan, tugas dan wewenang serta jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dengan memperhatikan beban kerja.dan tidak hanya jumlah SDM yang perlu ditetapkan tetapi juga kualitasnya, keahlian apa saja dari SDM yang diperlukan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan.

Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting dari keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan adalah sarana dan fasilitas kerja.serta terakhir jangan lupa bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Di negara maju, bila tidak sanggup melaksanakan tugas atau gagal, ada kultur mengundurkan diri dari jabatannya.

Pertama kali reformasi birokrasi pemerintah pernah dilakukan di zaman  pemerintahan Bung Karno dengan slogan yang sangat terkenal yang disebut dengan retooling aparatur (sebuah badan pemerintahan pengganti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang didirikan pada 1959 - diketuai oleh AH Nasution). Retooling walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan  penyingkiran aparatur yang kontra revolusi, tetapi badan (setingkat menteri) itu pada niatnya ingin melakukan pembaruan pegawai. Hasil dari perutusan sejumlah ahli yang didatangkan Soekarno ke Indonesia yaitu dilakukannya reformasi administrasi pemerintahan.

Susunan organisasi kementrian mulai ditata, didirikan lembaga administrasi negara yang menjadi pusat pelatihan dan pengembangan tenaga-tenaga administrasi negara, didirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan ilmu administrasi negara, dan dibangunnya badan perencanaan nasional (Bappenas). Reformasi birokrasi yang kedua, dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto.

Dorongan untuk melakukan reformasi inipun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai untuk menyelenggarakan stabilitas diberbagai sektor. Pembagunan ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menumbuhkannya diperlukan stabilitas politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. Dari keinginan presiden Soeharto ini, maka visi pemerintahan dilakukan secara sentralistis.

Untuk menata kelembagaan dan sistem birokrasi pemerintah maka presiden soeharto mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974 sebagai tonggak reformasi birokrasi saat itu. Dan pada tahun 2010, presiden SBY mulai menggagas kembali reformasi birokrasi di Indonesia. Gagasan presiden SBY  pada tahun 2010 ini tertuang dalam Grand Design reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang saat ini masih berjalan.

Gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang di  pelopori mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai penyelesaian bangsa selama masa  pemerintahan orde baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme dan kolusi. Berbagai kasus yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elite-elite politik dan birokrasi orde baru diyakini merupakan salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia.

Publik mengharapkan bahwa terjadinya reformasi,akan diikuti pula dengan perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan berpolitik,social,ekonomi, maupun kultur. Perubahan struktur,kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini.

Persoalan birokrasi di negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem Patron client yang menjadi norma birokrasi sehingga  pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di banyak negara yang berkembang termasuk Indonesia.

Beberapa kecendrungan birokrasi yang terjadi di era reformasi, adalah sebagai berikut :

  • Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi. Keadaan ini tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di    Indonesia..
  • Masih terdapat kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN.
  • Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai  penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.
  • Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan  pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan  pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah.
  • Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa.

Hemat saya, kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya  penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya  penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.

Lalik, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang

Komentar

Loading...