Prospek Demokrasi dan Reformasi Politik

Prospek Demokrasi dan Reformasi Politik
Ilustrasi. kompas

Oleh: Lalik

PEMILU dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri.

Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah.Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang super ketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat.

Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi Negara kita pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Maka kedaulatan rakyat yang dimaksud sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan adalah ditangan rakyat, itu berarti tidak lain adalah demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara demokrasi.

Permaknaan kedaulatan ditangan rakyat dalam perwujudannya manakala Negara atau pemerintah menghadapi masalah besar yang bersifat nasional, baik di bidang ketatanegaraan, hokum, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya, maka semua warga Negara diundang atau diwajibkan untuk ikut serta berpartisipasi membahas, merembuk, menyatakan pendapat serta membuat keputusan bersama. Keputusan bersama ini dilakukan melalui pemilihan umum, inilah prinsip demokrasi yang esensial. Partisipasi politik masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi.

Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara berkembang seperti di indonesia, kerena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan,salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian demokrasi, demokratis atau tidaknya suatu negara itu dilihat dari bagaimanakan perjalanan pemilu yang ada di negara tersebut, apabila partisipasi dari masyarakatnya bagus maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut bisa dinilai sebagai negara yang demokratis. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, disebabkan keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga media masa yang kritis dan aktif.

 

Penulis Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Komentar

Loading...