Pilkada Manggarai; Antara Harapan & Tantangan di Tengah Pandemi

Pilkada Manggarai; Antara Harapan & Tantangan di Tengah Pandemi
Ilustrasi. (Unsplash)

DALAM konteks demokrasi, dinamika politik dan pemerintahan lokal akan menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia secara nasional. Karena itu, pilkada serentak juga merupakan akses bagi masyarakat untuk berpatisipasi lebih luas, menghimpun banyak kepercayaan terhadap calon kandidat. Korelasi dari tingkat partisipasi rakyat adalah dalam kerangka memberi pengaruh terhadap legitimasi. Banyak kalangan menilai, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberi pengaruh positif terhadap tingkat legitimasi pemerintahan yang dijalankan. Karenanya, partisipasi dianggap sebagai bagian dari legitimasi pemerintahan disebabkan dari suara yang disampaikan oleh setiap warga negara dalam pemilihan.

Pilkada di Indonesia

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing.

Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial. Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif.

Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Demokrasi Lokal

Dalam kamus politik, demokratisasi secara harfiah berarti the process of becoming democratic Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokratisasi merupakan perubahan dari suatu kondisi yang sebelumnya tidak demokratis menjadi demokratis. Konteks ini, demokratisasi merupakan sebuah proses substansi dan terpenting dari politik etnis yang tengah mengalami transisi menuju substansi pemilu yang demokratis. Konsep demokrasi bersifat evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis.

Demokrasi, menurut Dahl (1999), harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik. Pendapat serupa juga dikemukakan Holden (1975:8), di dalam demokrasi rakyat diberikan hak membuat keputusan (dalam bentuk kebijakan publik) menyangkut masalah-masalah penting.

Pendapat Dahl dan Holden sangat relevan dalam konteks demokratisasi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal, yang memberikan peluang peranan atau partisipasi politik rakyat untuk mengawal agenda reformasi, karena, seperti dikemukakan Almond dan Nelson (1982), partisipasi politik rakyat merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratik, otoriter, atau bentuk sistem politik lainnya.

Dengan begitu, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuknya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Dahlan Thaib mengatakan bahwa asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti: Pertama, demokrasi partisipatif terkait sistem pemerintahan atau lebih melihat pada bagaimana proses penyertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis satu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila.

Konteks Pilkada di Manggarai

Pilkada serentak adalah momentum tepat bagi daerah untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pilkada dilaksanakan secara langsung memberikan ruang yang terbuka bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara jernih  dan objektif.  Karena dipilih secara langsung oleh rakyat, maka pemimpin yang terpilih diidealkan akan selalu aspriratif dengan kepentingan rakyat dari pada kepentingan kelompok.

Pada 09 Desember mendatang sejumlah daerah di Indonesia melangsungkan pemilihan kepala daerah termasuk Kabupaten Manggarai. Pilkada kali ini agak berbeda dari pilkada sebelumnya, ini dikarenakan pandemi covid-19 yang sudah membatasi sebagaian besar lini kehidupan kita sendiri. Namun tanpa menghilangkan rasa syukur yang sesungguhnya Pilkada akan tetap dijalankan sebagai optimalisasi pergantian pemimpin daerah yang jabatannya sudah berakhir. Pilkada di tengah pandemi begini menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Pilkada di Manggarai kali ini sangat seru, persaingan dari masing-masing kandidat untuk menjadi orang nomor satu sangat ketat. Pilkada di Manggarai berdasarkan informasi yang saya rangkum dari berbagai media, pertarungan yang terjadi adalah kubu penantang yang melawan kubu pertahanan. Kondisi pandemi begini tidak menyurut niat mulia dari para kandidat untuk bersuara memperebut posisi terbaik di Manggarai.

Harapan dan Tantangan

Bicara harapan, secara pribadi saya mengharapkan untuk Pilkada di Manggarai kali ini harus tetap mengedepankan soal prinsip langsung umum bebas dan rahasia (luber) dengan mengedapankan semangat gotong royong. Siapapun yang mememangi pertarungan berarti dia adalah pemimpin yang berangkat dari mimpi yang mimpinya benar-benar terwujud. Kasus covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi para kandidat yang ada di Kabupaten Manggarai. Beragam visi dan misi dipaparkan untuk menarik perhatian masyarakat. Seperti dilansir dari chanel youtube KPU Kab Manggarai.com (14/11/2020), para kandidat memaparkan visi dan misi yang telah dirancang sedemikian rupa. Yang mana dari visi dan misi yang mereka paparkan itu ada poin-poin yang membahas berkaitan dengan masalah pandemi covid-19. Semoga saja bukan hanya sekedar janji manis.

Salam Demokrasi..

Penulis Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Komentar

Loading...