Pilkada Aceh 2022 Amanat Demokrasi

Pilkada Aceh 2022 Amanat Demokrasi
Sekretaris DPW PDA Aceh Jaya, Nasri Saputra

CAKRADUNIA.CO, Calang - Sekretaris Umum Partai Daerah Aceh (PDA) Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya mengatakan, reformasi telah mengantarkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Tetapi, dia menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tatacara berpemerintahan tanpa menghiraukan dan mewujudkan kesejahteraan umum.

“Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani,”kata Poen Che’k begitu nama populer Nasri Saputra sehari-hari.

Dia menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik, karena hanya sekedar menjadi proyek reformasi tanpa arti, karena kita semua mencita - citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan.

Politisi PDA ini, menginginkan demokrasi yang berbasis warga negara kuat, demokrasi yang menghargai kekhususan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat (1) yang menyebutkan; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

“Maka dari itu, kami berpandangan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 merupakan bagian dari implementasi berdemokrasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),”katanya.

Dalam kaitan pelaksanaan Pilkada dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pada Pasal 65 ayat (1), yaitu; Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. [re]

Komentar

Loading...