Penyelesaian Hukum Dugaan Ujaran Kebencian Video Endatu Project

Penyelesaian Hukum Dugaan Ujaran Kebencian Video Endatu Project
ilustrasi ujaran kebencian. FOTO/iStock

Oleh: M. Yunus Bidin, SH, MH.

BERKAITAN dengan beredarnya sebuah video di media sosial  yang membuat publik gaduh dalam dua hari terakhir ini, diduga sengaja dibuat dan diperankan oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Endatu Project asal Kabupaten Nagan Raya, contens video tersebut diduga mengandung ujaran kebencian dan menyerang kehormatan terhadap masyarakat Meulaboh khususnya dan Aceh Barat pada umumnya, peristiwa ini  sangat menyayat hati ditengah menghadapi masalah covid-19 (virus corona).

Prilaku seperti ini, tentu sangat kita disesali, namun apa hendak dikata justru  perbuatan hukumnya sudah terjadi sehingga memancing reaksi sebagian kaum muda Meulaboh dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum langkah seperti ini tentu sangat konstitusional dan harus diapresiasi karena tidak mengkedepankan sikap main hakim sendiri, hal ini dalam rangka meminta pertanggungjawaban hukum agar ada efek jera pada sipelaku dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.

Bentuk penegakan hukum (law enforcement) tidak semua problem hukum harus diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana atau hukum formil, namun masih ada sistem hukum adat yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat, seperti philosifi Aceh “leupah jak riwang leupah cok pulang’.

Dalam konteks hukum acara pidana pun demikian, jika kita mengacu pada suatu azas hukum “Ultimum Remedium” yaitu, hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam suatu penegakan hukum, artinya kendatipun perbuatan yang dimaksud masuk dalam ranah pemidanaan maka masih dapat diselesaikan melalui jalur di luar hukum pidana, dalam konteks ini ada tindak pidananya yang bisa diselesaikan seperti ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan dan tindak pidana ringan lainnya.

Terkait dengan kasus ini, mengingat yang diduga sebagai pelaku sudah meminta maaf dan mengklarifikasi perbuatannya, maka tidak salah jika dugaan tindak pidana ini dapat  selesaikan melalui pendekatan hukum adat yang berlaku di Aceh dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan hukum.

Disamping itu memang kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya tidak bisa dipisahkan baik secara historis maupun sosiologis sehingga sikap atau prilaku yang terkesan primordialisme dan rasisme tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang, tentu dalam hal ini ada upaya pro aktif yang harus dilakukan oleh pemangku adat baik di Nagan Raya maupun di Meulaboh untuk proses rekonsiliasi.

Demikian legal opini ini, semoga bermanfaat.

 

M. Yunus Bidin, SH, MH (Dosen Prodi Ilmu Hukum  Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh.

Komentar

Loading...