Penerapan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia

Penerapan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia
Ilustrasi/netralnews.com

Oleh: Lalik

Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari dimensi kehidupan politik. Akan tetapi, kehidupan politik di setiap negara tentu saja berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor ideologi. Kehidupan politik orang hidup di negara yang menganut paham liberal, tentu saja berbeda dengan yang hidup di negara sosialis atau komunis. Begitu juga dengan kehidupan politik rakyat Indonesia, berbeda dengan rakyat bangsa lainnya.

Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses reaktualisasi sistem politik demokrasi pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya dan perubahan zaman.

Dengan demikian, sistem politik demokrasi pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan saja dihayati dan dibudidayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia merupakan bukti kedinamisan kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, kedinamisan itu, jangan sampai menanggalkan nilai-nilai pancasila. Kehidupan politik yang semakin demokratis dengan ditandai oleh terbukanya saluran asprirasi politik masyarakat, seperti adanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berpendapat, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif serta kepala daerah secara langsung, harus selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila.

Eksistensi sebuah negara salah satunya tergantung pada keberadaan ideologisnya. Eksistensi negara dalam berbagai urusan baik urusan ke dalam maupun keluar  sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimilikinya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap negara dalam hal ini pemerintahannya selalu berdasarkan pada ideologi nasional negara yang bersangkutan. Tidak hanya itu, ideologi negara menjadi pandangan dan pedomaan hidup aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari setiap warga negaranya. Dalam konteks kehidupan politik, pancasila harus dijadikan sebagai etika politik oleh setiap warga negara dalam aspek kehidupan hendaknya selalu diimplementasikan dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila.

Dalam rumusan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, “Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sesuai dengan hal tersebut upaya pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga negara atau individu-individu untuk mendapatkan informasi, wawasan serta memahami sistem politik yang berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi disekitarnya. Sedangkan Brownhill dan Smart (1989:9) mengemukakan bahwa “Pendidikan politik adalah suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapakan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih maju”. Dengan demikian, pendidikan politik erat kaitannya dengan mempertahankan keadaan agar tetap stabil pada periode tertentu.

Dari uraian diatas hemat saya bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warga negara dalam rangka membentuk warga negara yang baik yaitu memiliki kesadaran politik, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan bertanggungjawab.

Tujuan Pendidikan Politik

Pada hakekatnya, tujuan pendidikan politik disetiap negara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa. Menurut Wahab (Komarudin, 2005:24),”... pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara”. Proses pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membina dan mengembangkan warga negara untuk mengenali sistem politik dan reaksi terhadap gejala-gejala politik. Pada dasarnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk manusia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka memahami situasi sistem politik menuju kesejahteraan hidup bangsa. Selain itu, pendidikan politik diharapkan mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis dan egaliter serta kualitas pribadi yang kuat sebagai warga negara.

Makna Etika Politik

Secara sederhana etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia (Magnis-Suseno, 2001:17).

Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada penyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektifitas dan argumentasi. Akan tetapi etika politik membantu agar pembahasan-pembahasan ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik.

 

Lalik, mahasiswa Administrasi Universitas Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang

Komentar

Loading...