Pemudik Kenderaan Umum Lokal di Aceh Akan Dites Antigen Gratis di Terminal

Pemudik Kenderaan Umum Lokal di Aceh Akan Dites Antigen Gratis di Terminal
Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani saat melihat tenaga kesehatan memberikan antigen bagi penumpang yang baru tiba di terminal bus Banda Aceh, Sabtu (24/4/2021). Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh  - Bagi pemudik lokal Aceh yang menggunakan angkutan umum yang tidak memiliki surat bebas covid-19 akan mendapat tes antigen gratis di terminal.

Tes Antigen itu menindak lanjuti keinginan Dirlantas Polda Aceh, bahwa masyarakat bila melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Aceh yang menggunakan angkutan umum harus membawa surat bebas Covid-19, maka  Pengecekan gratis tersebut kata Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani, dilakukan secara random. 

"Masyarakat tidak perlu khawatir, nanti pengecekan tes antigen akan diberikan secara gratis," kata Kombes Pol Dicky dalam keterangan tertulisnya Minggu (2/5/2021) malam. Pengecekan gratis itu akan dimulai Senin (3/5/2021) besok.

Pihak Dilantas, Senin malam bersama Dishub Provinsi Aceh akan meninjau langsung cek antigen di Terminal Lueng Bata. 

"Pengecekan Antigen Gratis akan dilakukan secara acak sesuai kondisi daerah yang paling rawan penyebaran Virus Covid 19," katanya. 

Dengan adanya pengecekan gratis, masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan antar kabupaten, namun harus tetapkan lakukan protokol kesehatan.

"Jadi naik kendaraan wajib pakai masker, untuk angkutan umum tetap jaga jarak. Apabila kurang sehat badan, segera lapor ke satgas Covid 19 yang ada di daerah, sehingga bisa dicek apakah terpapar Covid 19 atau tidak," katanya. 

MPO minta tinjau ulang

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menanggapi pernyataan Dirlantas Polda Aceh  yang 'mewajibkan' masyarakat membawa surat swab antigen yang ingin melakukan perjalanan antar kabupaten di Aceh mulai 3-7 Mei 2021

"Kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi di tengah publik," kata Syakya dikutip serambinews.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh menyebutkan bahwa mulai 3 -  7 Mei 2021 setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar Kabupaten/Kota diwajibkan membawa hasil tes antigen dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. 

Aturan tersebut berlaku untuk penumpang angkutan umum maupun angkutan pribadi. 

Syakya mengatakan, untuk menghentikan kontroversi dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, dirinya meminta pihak Polda Aceh agar dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. 

"Kita tentu saja menghargai setiap ikhtiar pihak Polda dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Aceh. Namun kebijakan dadakan tanpa sosialisasi tersebut kita khawatirkan malah akan menimbulkan resistensi dari masyarakat," katanya. 

Apalagi, sambung dia, ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh bahwa belum ada keputusan dari Pemerintah Aceh terkait kebijakan tersebut. 

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini diambil tanpa melalui sebuah kajian dan koordinasi antar instansi," kata Syakya. 

Selain itu, kebijakan tes antigen ini juga akan sangat membebani masyarakat. Apalagi kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi. 

"Bayangkan jika dalam satu keluarga ada 5 orang yang akan melakukan perjalanan, berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk menjalani tes antigen tersebut. Katakanlah per orang 250.000, maka mereka harus keluarkan Rp 1.250.000 untuk sekali jalan atau sama dengan Rp 2,5 juta untuk perjalanan pergi pulang. Jelas ini sangat membebani," kata Syakya.

Karena itu MPO menyarankan agar perlu dilaksanakan rapat koordinasi terpadu antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh bersama stakeholder strategis lainnya untuk merumuskan formulasi kebijakan penanggulangan Covid-19 yang terukur selama masa libur Lebaran. 

"Kebijakan yang diambil tentu saja harus memperhitungkan berbagai aspek secara komperehensif dan berbagai dampak yang ditimbulkannya," katanya. 

Kalaupun pada akhirnya disepakati bahwa kebijakan mewajibkan masyarakat menjalani tes antigen tetap dilanjutkan, Syakya meminta agar biaya tes tersebut sepenuhnya ditanggung Pemerintah Aceh. 

"Pemerintah Aceh bisa mengambil anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga yang nilainya mencapai 300 miliar lebih, sehingga tak membebani masyarakat di tengah masa pandemi.

Pemerintah Aceh tidak boleh buang badan atas persoalan ini. Satgas Covid-19 juga kerjanya jangan hanya sekadar umumkan jumlah kasus," tutunya. (SI)

Komentar

Loading...