Pemuda Aceh Barat di Papua,Pertanyakan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Ramli-Banta

Pemuda Aceh Barat di Papua,Pertanyakan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Ramli-Banta
Afrizal AR, Pemerhati pelayanan publik Aceh

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Jika kita mencermati visi dan misi Pemkab Aceh Barat periode ini (2017-2022), ‘Terwujudnya Aceh Barat yang islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas’. Sepertinya, butuh energy tambahan untuk mewujudkannya

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Aceh Barat Ramli MS dan Banta Puteh Syam (RATA) dilantik pada tanggal 10 Oktober 2017 lalu, saat ini RATA sudah dua tahun untuk menggapai impian diatas.  

Untuk meraih keinginan tersebut, salah seorang  tokoh muda Aceh Barat yang bekerja di lembaga internasional,  Afrizal Abdul Rachid kepada cakradunia.co  dari tanah Papua, Kamis (17/10/19) memaparkan banyak hal atas delapan misi Pemkab Aceh Barat. Pertama, harus mengembalikan Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan pemerintah Aceh Barat bersih; kedua, mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA

"Berdasarkan  informasi  yang beredar kasus perceraian di Mahkamah  Syariah didominasi oleh faktor kemiskinan, dan kasus pelecehan seksual untuk anak hampir mencapai 25 kasus tahun 2019. Apa masyarakat syar'i di bawah pemerintah RATA jalan atau hanya sekedar kampanye belaka," tuturnya.

Ketiga, membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor sumber daya manusia (SDM) dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan. Ke-empat meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah. Ke-lima mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan local). 

Ke-enam membangun prasarana dan sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona Ketahanan Pangan Nasional; ketujuh memberikan layanan kesehatan menuju Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan dan ke-delapan meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.

Untuk mewujudkan Aceh Barat yang islami Pemerintahan RATA harus mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'í.

“Apakah kehidupan warga Aceh Barat sudah menuju ke Syar’í dalam segala aspek kehidupannya? Bagaimana prilaku masyarakat Aceh Barat mulai dari pemimpin sampai kepada warga biasa. Apakah sudah lebih syar’í dibandingkan sebelumnya,” Tanya mantan aktifis GeRAK itu  heran. 

Untuk mewujudkan Pemerintah Aceh Barat yang bersih, apakah saat ini tata kelola pemerintah sudah menuju clean governance? Jika, clean governance telah terwujud atau menuju ke arah itu berarti pemkab Aceh Barat telah menerapkan efektivitas, efisiensi, jujur, transparansi dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah yang bersih itu pemerintah yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sementara  yang terjadi  Operasi Tangkap Tangan dan kasus pengadaan bibit pinang belum selesai, “ ungkap Ayah Jal,  begitu panggilan akrabnya.  

Selain itu,sebutnya, bagaimana dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Apakah sudah diterapkan oleh pemerintahan RATA, anggaran digunakan dengan tepat guna untuk kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik.

Lalu, bagaimana akuntabilitas atau tanggungjawab pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah sudah tepat sasarankah setiap program kegiatan yang dilaksanakan pemkab eAceh Barat di bawah kepemimpinan Ramli MS - Banta Puteh Syam selama dua tahun masa jabatannya? Karena  fakta dilapangan belum terlihat terang itu terjadi.

Terkait dengan misi kedua, mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA, apa yang telah dilakukan pemerintah RATA untuk menyokong mewujudkan perdamaian abadi ini? Hak-hak korban konflik dan amanat UUPA seharusnya  sudah terlaksana, bukan hanya wacana.

Menilik misi ke-empat meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah.

Apakah hal ini tidak kontradiktif dengan kebijakan Pemerintah Aceh Barat melalui manajemen BLUD Cut Nyak Dhien khususnya masalah kesejahteraan honorer di rumah sakit plat merah itu? Apalagi rencana PHK 30 persen THL, dan RSU CND turun kelas dari B ke C. 

Bagaimana dengan implimentasi misi ke-tujuh terkait memberikan layanan kesehatan menuju Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Apakah selama Ramli MS-Banta Puteh Syam memimpin Aceh Barat pelayanan kesehatan lebih baik dari sebelumnya?

Apa langkah-langkah pemerintahan RATA  dalam peningkatan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit milik pemerintah (BLUD CND) maupun 13 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Aceh Barat. Apakah BLUD CND dan 13 UPTD Puskesmas sudah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Apakah pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan petugas Tenaga Kesehatan (Nakes) sudah sangat berkeadilan?

"Artinya pelayanan  diberikan oleh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sama antara pemilik JKN kelas I dengan pemilik JKN kelas III, tidak ada perbedaan pelayanan yang diterima oleh pasien yang berasal dari warga biasa (miskin) dengan ASN atau kalangan swasta yang memiliki kedekatan dengan pejabat baik di kalangan BLUD maupun di puskesmas atau dengan pejabat daerah dan DPRK," urainya panjang lebar dan terus saja mempertanyakan seluruh kinerja pemerintahan RATA. 

Untuk pelayanan kesehatan dasar, katanya, apa langkah Pemkab Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kesehatan ibu dan anak (KIA). Apakah sudah ada standar layanan, sehingga kesetaraan pelayanan terjadi di setiap puskesmas. Apakah sudah ada standar waktu layanan di 13 puskesmas  di 12 kecamatan dalam Aceh Barat. Jangan sampai warga ingin berobat, namun petugas petugas kesehatan belum standby di Puskesmas.

Lalu, bagaimana dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB), apakah semakin tinggi atau sudah menurun? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat untuk menekan angka AKI dan AKB? Bagaimana penanganan kesehatan masyarakat usia lanjut?

Adakah program andalan Dinas Kesehatan untuk hal ini? yang tersebutkan ini semuanya amanah Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis  Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Harapan kita Dinas kesehatan dalam hal ini perlu diuji publik dan konferensi pers. Ungkap afrizal

Bagaimana dengan kualitas Pendidikan di masa kepemimpinan Ramli MS-Banta Puteh Syam, apakah sudah ada peningkatan? Sesuai dengan semangat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Periode 2017-2022 yang tercantum dalam misi kedelapan.

“ Baru dua hari lalu saya baca berita, ada sekolah SMP tidak ada guru. Ini sangat miris,”tanyanya.

Begitu juga, meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.  Apakah saat ini pemkab melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat telah berupaya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan?

Apakah setiap peserta didik PAUD (negeri) yang berasal dari keluarga miskin sudah disediakan 6 buku gambar dalam kondisi baru dan 1 set pensil berwarna (12 warna) dalam kondisi baru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Apakah setiap peserta didik SD dan SMP (negeri) yang berasal dari keluarga miskin sudah disediakan 1 set buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan 1 set perlengkapan belajar (alat tulis dan buku tulis) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Kedua hal ini, katanya, merupakan amanah Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan PP ini adalah turunan dari Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Afrizal, intinya perbaikan layanan pada setiap sektor tidak cukup hanya mengganti orang atau pejabat terkait. Namun, harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki layanan seperti membuat standar layanan, standar waktu layanan, dan standar lainnya, sehingga masyarakat Aceh Barat ada jaminan dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...