Pemerintah Tunda RUU HIP, MUI: Kawal Pencabutan di DPR

Pemerintah Tunda RUU HIP, MUI: Kawal Pencabutan di DPR
Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, di rumah dinas Wapres, Jakarta, Selasa (16/6).dok/Setwapres

CAKRADUNIA.CO, Jakarta  - Meskipun, Pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP, Ketua MUI Bidang Hukum dan UU, Buya Basri Bermanda mengatakan, MUI tetap mengawal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR.

"Kita tetap terus menyikapi dan mengawal DPR selanjutnya, dan kalau perlu nanti dengan DPR juga akan dialog untuk mendorong DPR agar mencabut RUU ini," ujar Buya Basri saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Selasa (16/6) malam.

MUI mengapresiasi kearifan Pemerintah yang menunda pembahasan RUU yang menimbulkan polemik di publik. Buya juga memahami, alasan Pemerintah tidak bisa serta merta langsung menghentikan pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut.

Buya Basri berharap penundaan ini menjadi suatu pendinginan suasana setelah polemik RUU tersebut. 

"Kearifan pemerintah adalah sesuatu yang baik dan kami berharap pada semua ormas-ormas yang ada di MUI agar menjadikan ini sebagai suatu pendinginan suasana," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (16/6).

Pertemuan itu membahas soal sikap Pemerintah terhadap pembahasan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Wapres Ma'ruf menegaskan, keputusan Pemerintah yang meminta DPR agar menunda pembahasan RUU HIP, setelah Pemerintah membahas dan memperhatikan berbagai tanggapan serta pandangan terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.

Pemerintah, sebut Wapres, saat ini masih fokus dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya. 

"Pemerintah sekarang ingin fokus penanganan Covid 19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap sikap Pemerintah itu diterima oleh masyarakat secara luas. 

"Alhamdulilah keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, semoga respons ini juga direspons sama oleh juga ormas yang lain," ujar Ma'ruf. (ROL)

Komentar

Loading...