Pemerintah Terima Seleksi Pegawai Kontrak (P3K) Januari 2019

Pemerintah Terima Seleksi Pegawai Kontrak (P3K) Januari 2019

CAKRADUNIA.CO, Jakarta  - Pemerintah akan penerimaan pegawai kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada Januari 2019 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Syafruddin menyampaikan penerimaan pegawai kontrak (P3K) boleh diikuti oleh seluruh masyarakat indonesia, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Salah satu syarat yang ditentukan usia calon peserta. Batas usia minimal calon pegawai kontrak (P3K) 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu.

"Calon P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia," kata Syafruddin seperti dilansir Kompas.com, Kamis (20/12/2018).

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada awal Desember 2018.

PP tersebut memungkinkan masyarakat dapat menjadi aparatur sipil negara (ASN), meskipun bukan melalui proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

P3K dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Dua fase

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, jadwal penerimaan pegawai kontrak 2019 menurut rencana akan dibagi menjadi dua fase rekrutmen.

Fase pertama dilaksanakan pada pekan keempat pada bulan Januari 2019," ujar Setiawan.

Sementara, fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada bulan April 2019.

Rekrutmennya dilakukan melalui seleksi dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, teknis penyusunan kebutuhan P3K akan sama dengan teknis penyusunan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Nantinya, instansi mengusulkan kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB.

Selanjutnya, BKN akan memberikan pertimbangan teknis terkait kebutuhan formasi tersebut.

"Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen," ujar Bima.

Pembukaan CPNS ini diklaim untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, karena pada tahun depan banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.(si)

 

Iklan Duka Cita Ibunda Bupati Nagan Raya

Komentar

Loading...