Pembelian Pesawat harus Mampu Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Aceh

Pembelian Pesawat harus Mampu Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Aceh
Presiden Aceh Business Club, Sabri Aly

CAKRADUNIA.CO, JAKARTA – Presiden Aceh Business Club (ABC) Sabry Ali  mendukung upaya Pemerintah Aceh mengadakan pesawat terbang perintis, untuk membuka isolasi daerah, dan memberikan koneksi cepat antara satu daerah dengan daerah lain.

 “Pesawat yang dibeli itu merupakan pesawat perintis, bukan untuk kepentingan gubernur atau elit daerah semata. Tapi, untuk kepentingan masyarakat secara luas termasuk pelaku bisnis. Semoga ini baik untuk iklim bisnis dan membuka isolasi,” kata Sabry, Sabtu 12/12) pagi.

Apalagi pesawat yang dibeli adalah N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selain memberi keuntungan kepada Aceh dalam aspek membuka isolasi daerah dan mempercepat terhubungkan dengan beberapa daerah yang terisolasi, ini juga menjadi sarana kampanye mencintai produksi bangsa sendiri.

“Bagi Aceh Business Club, ini penting untuk memudahkan pelaku bisnis terhubung dari satu daerah ke daerah yang lain,” jelasnya.

Meski begitu, tambah Sabri, pembelian pesawat harus diikuti dengan pemberian kemudahan bagi bisnis dan investasi untuk bekerja di Aceh. Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju telah melakukan beberapa terobosan, antara lain mereduksi panjangnya mata rantai perizinan dengan membuka sistem Online.

Kemudian perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dengan menjadikan BPKM sebagai Lembaga OSS, adalah layak diikuti oleh Pemerintah Aceh, dengan cara mendukung dan tidak menciptakan sistem dan cara sendiriyang mempersulit.

“Aceh harus bersaing dengan daerah lain karena kita jauh tertinggal. Pembelian pesawat perintis, mestinya dilanjutkan dengan pernyataan pemerintah, bahwa Aceh akan mempermudah investasi dan bisnis, dengan zero pungli,” kata  Sabri.

Pesawat Perintis N219

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh harus segera membuat pernyataan komitmen yang diikuti oleh aparatur daerah, yang menjamin investor yang bekerja di Aceh  tidak ada pungli. Jika pun ada kutipan untuk daerah, harus kutipan resmi berdasarkan qanun atau peraturan gubernur.  Karena selama ini, dirinya banyak menerima laporan, investor gagal masuk ke Aceh karna banyak oknum yang minta saham.

“Sebenarnya banyak yang mau inves di Aceh. Tetapi mereka saat ini sedang wait and see, apakah Aceh sudah membuka diri untuk investasi? Apakah ada jaminan dari Pemerintah Aceh bahwa mereka gak diganggu?  Apakah regulasi di daerah sudah pro pada bisnis?,” urai Sabri dengan nada bertanya.

Sebaiknya, saran Sabri, Pemerintah Aceh harus segera duduk, mengajak seluruh stakeholder, dunia usaha, LSM, ulama dan elemen penting lainnya untuk mencari solusi bagaimana Aceh bisa keluar dari beberapa masalah mendasar,  terutama lesunya bisnis dan rendahnya minat investor untuk investasi.

“Aceh Business Club siap diajak bicara, dan kita akan mengambil peran serius jika dilibatkan untuk mengembangkan bisnis di Aceh.” tutu Sabri Aly.(R)

Komentar

Loading...