Pembangunan Kampus IPDN Aceh Tunggu Izin Presiden

Pembangunan Kampus IPDN Aceh Tunggu Izin Presiden
Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Dr Iskandar SSos MSi, Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali, Kepala Bina Pelatihan IPDN, Brigjen Herman Sikumbang bersama Wakil Rektor IPDN Bidang Administrasi, Dr Rizari MBA MSi, Sekda Aceh Besar bersama anggota Forkopinda Aceh Besar meninjau lokasi pembangunan Kampus IPDN di Kota Jantho, Aceh Besar, Rabu (28/4/2021). Foto/Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Pembangunan kampus baru Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) regional Aceh di Janthoe Aceh Besar dan Pelaksanaan operasionalnya hanya menunggu terbitnya surat Amanat Presiden (Ampres).

Kepastian itu diungkapkan Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Dr Rizari MBA MSi dalam pertemuannya dengan Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali di Jantho, Rabu (28/4/2021). Rizari datang bersama Kepala Satuan Bina Pelatihan IPDN, Brigjen Pol Drs Herman Sikumbang dan Tim Keuangan, Aset dan Ortala  Kemendagri.

“Kedatangan kami ke Jantho untuk mengecek kembali persiapan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dan Aceh Besar atas usulan Kota Jantho sebagai lokasi Kampus IPDN Regional yang baru di Aceh,” kata Rizari.

Rizari mengaku sangat memahami harapan Bupati Aceh Besar yang menginginkan agar operasional belajar dan pembangunan kampus IPDN regional Aceh bisa secepatnya beroperasi, selama ini belum bisa dimulai karena pandemi Covid-19.

“Akibat Covid-19, pemerintah pusat memfokuskan anggaran belanja pembangunan untuk penanganan masalah covid dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Rizari.

Namun, untuk mempercepat operasional kampus IPDN di Jantho, Mendagri Tito Karnavian, dikatakan Rizari telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Presiden melalui Mensesneg. Dan sebelumnya Mensesneg harus mengajukan surat Ampres kepada Presiden, meminta Rektor IPDN Jati Nanggor melakukan verifikasi kembali untuk memfinalkan rencana mengoperasikan kampus IPDN regional di Aceh.

“Lokasi kampus IPDN di Kota Jantho ini sangat bagus untuk tempat belajar,” katanya.

Rizari sangat mengharapkan Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar segera dapat membebaskan tanah masyarakat yang berada di depan kampus IPDN seluas 8 hektare dari 33 hektare yang sudah dihibahkan ke Kemendagri. 

“Paling utama juga tolong disediakan kebutuhan air bersih dan listriknya serta pembangunan jalan lingkar kampus sebelum pembangunan kampusnya dimulai,” tambah Rizari.

Terkait permintaan Rizari, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, menyatakan Senin (3/5/2021) depan, pihaknya akan melaksanakan rapat di Kantor Gubernur Aceh.[SI] 


 

Komentar

Loading...