Pelabuhan Jetty Meulaboh Dikelola Secara Ilegal

Pelabuhan Jetty Meulaboh Dikelola Secara Ilegal
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE

CAKRADUNIA.CO,  Meulaboh - Sejak putus kontrak kerjasama dengan PT Pelindo II, pelabuhan jetty Meulaboh dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusare secara ilegal,  sehingga menjadi sorotan tajam DPRK Aceh Barat.

Kondisi ilegal itu, terkuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRK, Kamis (29/4/20) lalu antara dewan dengan PD Pakat Beusaree dengan instansi terkait.

Direktur Utama PD Pakat Beusare, Fajar Hendra Irawan mengatakan bahwa pihaknya, mengelola pelabuhan berdasarkan surat keputusan Bupati Ramli MS, sehingga para pengguna pelabuhan jasa bisa meminta izin kepada PD Pakat Beusaree, seperti yang pernah dilakukan PT Socfindo untuk angkutan CPO.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Ramli,SE mengatakan, aset daerah dibawah Rp 5 milyar bisa melalui keputusan bupati, namun diatas itu harus ada qanun yang mengatur lebih rinci tentang pengelolaan pelabuhan. Sementara, pelabuhan jetty Meulaboh aset daerah diatas Rp 5 milyar.

Selain itu, tambah Ramli, perusahaan pengelola pelabuhan juga harus ada MoU dengan pemerintah, sehingga bila pelabuhan itu rusak pemkab tahu menagihnya kemana, semua regulasi harus jelas bukan asal kelola begitu saja.

"Kalau hari ini kami lapor ke penegak hukum, maka akan menjadi masalah termasuk berbagai kutipan di pelabuhan tersebut. Kita mau, sejarah orang pernah masuk penjara gara-gara kasus pelabuhan tak perlu terulang lagi lah," kata politisi PAN itu tegas.

Untuk itu, kabag ekonomi Pemkab Aceh Barat harus tahu berapa sisa modal, PD Pakat Beusare setelah berkasus dengan dirut sebelumnya.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, H Kamaruddin SE

Terkait pelabuhan, Sebut Wakil Ketua DPRK, bila bupati berani dipersilahkan keluarkan SK untuk bongkar tiang pancang dan jangan mengganggap semua bisa diatur sendiri. Ini negara hukum dan ada aturannya.

“Kami  bukan ingin menghambat seperti yang disampaikan Ketua Komisi II  H. Mawardi Basyah, S. Sos dalam memberi tanggapannya dirapat tersebut. Kita mau pengelola pelabuhan jetty jangan terjebak dengan hukum. Dulu sudah ada yang masuk penjara gara-gara pelabuhan tersebut," ujar Ramli SE berulang-ulang.

Sementara Wakil Ketua H Kamaruddin SE mengatakan, jika sudah ada regulasi, PT Socfindo dan pengguna lainnya harus ada uang jaminan. Oleh itu, perlu MoU dan Qanun yang mengaturnya.

“Jangan seolah-olah saat legislatif meminta regulasi,  kami menghambat. Kita mau yang terbaik untuk Aceh Barat, jangan asal bicara dalam membela dan bekeja tanpa aturan,” ujar H Kamaruddin

Fitriadilanta

Komentar

Loading...