PDA Minta Pemkab Aceh Jaya Percepat Eksekusi APBK - P

PDA Minta Pemkab Aceh Jaya Percepat Eksekusi APBK - P
Tgk Insafuddin Ismail (kanan) dan Tgk Saifuddin Ishak keduanya merupakan mantan anggota DPRK Aceh Jaya 2009-2014.

CAKRADUNIA.CO, Calang - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Daerah Aceh (DPW PDA) Kabupaten Aceh Jaya minta pemerintah kabupaten setempat segera menjalankan dan merealisasi program APBK - P mengingat sisa waktu anggaran 2020 sudah memasuki triwulan IV.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPW PDA Aceh Jaya, Insafuddin Ismail, mengingatkan didalam APBK - P ada satu program yang sangat menjadi harapan bagi mantan GAM, Tapol, serta masyarakat terdampak konfliks.

"Ini program yang sangat menyentuh dan PDA mengapresiasi serta berharap program ini benar - benar terealisasi, karena sisa waktu tahun anggaran yang hampir berakhir. Maka kami sebagai mitra bolehlah minta gebrakan pemerintah dalam mewujudkan cita - cita kemakmuran rakyat, karena DPA sudah ada", kata Insafuddin (26/10).

PDA juga meminta kadernya di DPRK untuk terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan mendorong dan mendukung pemerintah dalam merealisasikan program pro rakyat, termasuk memberi saran, masukan dan solusi jika diminta.

"Dewan khusus kami (PDA) jangan karena Pokir saudara berhenti berfikir, terus lakukan pengawasan baik kelembagaan maupun personal karena saudara wakil rakyat, jangan harus menunggu turun SPPD dulu baru ada aksi," tukas mantan Anggota DPRK Aceh Jaya 2009 - 2014.

Insafuddin kembali mengingatkan, program pengadaan lahan bagi mantan kombantan GAM, Tapol, serta masyarakat terdampak konfliks merupakan program yang urgen, harus diselesaikan, benar terealisasi dan terwujud mengingat program ini amanah yang termaktub dalam UPPA dan Nota Kesepahaman GAM - RI (MOU Helsinki).

Dasar hukumnya kuat, sama dengan dasar hukum lahirnya parlok di Aceh.  DPA  juga akan meminta laporan kader atas kinerja pengawasan angaran tahun 2020. Harapan pengadaan lahan dengan anggaran milyaran benar terealisasi untuk menjawab harapan mereka yang berhak, jangan kemarin ABPK - P Defisit dengan ada kendala harus menjadi Silpa termasuk kendala dalam HPH PT Inti Aceh Timber sebagaimana yang pernah disampaikan ketua DPRK dimedia publik.[re]

Komentar

Loading...