Oposisi Junta Militer Myanmar Nilai KTT ASEAN Gagal

Oposisi Junta Militer Myanmar Nilai KTT ASEAN Gagal
Aksi demonstrasi antikudeta Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta, Indonesia. (AP/Dita Alangkara)

CAKRADUNIA.CO - Oposisi pemerintahan junta militer Myanmar, National Unity Goverment (NUG) kecewa dan menyebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (24/4) telah gagal.

NUG menilai lima konsensus yang muncul dari pertemuan tersebut dianggap malah memihak kepada junta militer. Padahal, menurut oposisi ini, ASEAN seharusnya menyudutkan junta militer yang telah melakukan kudeta dan melanggar hak asasi manusia kepada masyarakat sipil.

Kelima konsensus KTT ASEAN adalah; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

"Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini [tuntutan] orang-orang Myanmar. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika Anda [ASEAN] melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer," ucap Dr. Sasa dalam wawancara yang dikutip dari Nikkei Asia.

"Meskipun kami menyambut baik konsensus tersebut, ini akan diukur dari tingkat tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya. Kami harus menunggu dan melihat sampai ada penarikan pasukan," juru bicara NUG ini menambahkan.

NUG merupakan nama pemerintahan sipil yang baru dibentuk sebagai tandingan dari pemerintahan junta militer. Sasa menegaskan, NUG tak akan berdiskusi dengan State Administration Council sebagai representasi junta militer, hingga persyaratan dialog dipenuhi.

Empat tuntutan NUG sbb; dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.

Junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021. Junta yang dipimpin Min Aung Hlaing menilai pesta demokrasi Myanmar pada 8 November 2020 dipenuhi kecurangan. Dalam pemilihan itu partai-partai yang didukung militer kalah telak dari National League of Democracy (NLD).

Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, unjuk rasa tak pernah berhenti di berbagai kota di Myanmar. Sayangnya, unjuk rasa pro-demokrasi ini ditanggapi dengan represif. Sedikitnya 750 orang, termasuk puluhan anak-anak, jadi korban meninggal dan lebih dari 4.000 orang ditangkap.

KTT ASEAN dihadiri sembilan perwakilan pemimpin Asia Tenggara, termasuk perwakilan Myanmar, yakni Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chinh, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Selain itu, juga hadir Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, dan Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

(cnni)

Komentar

Loading...