NU Sebut RUU HIP Hilangkan Ruh Ketuhanan

NU Sebut RUU HIP Hilangkan Ruh Ketuhanan
Dr Ali Masykur Musa (Cak Ali)

CAKRADUNIA.CO, Jakarta – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menggelar diskusi Panel Ahli Ikatan Sarjana NU melalui virtual zoom meeting. Dalam diskusi tersebut, banyak menyoroti kesalahan-kesalahan pandangan kenegaraan dan keagamaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Umum ISNU, Ali Masykur Musa (Cak Ali), berpendapat bahwa RUU HIP itu jika di tetapkan menjadi UU jelas akan menghilangkan Ruh Ketuhanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Cak Ali mengatakan Pancasila tidak bisa di peras menjadi Trisila, apalagi Eka Sila, sebagaimana di rumuskan dalam RUU HIP Pasal 6 (1) dan Pasal 7. Itu sungguh menghilangkan makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai esensi ruh agama dan nilai Ketuhanan,” ujar Cak Ali dalam diskusi tersebut, Kamis (18/6/2020).

Menurutnya, bagi bangsa ini, Pancasila sebagai perjanjian agung (ميثاقا غليظا) tersusun dari lima sila yang memuat nilai-nilai luhur yang saling menjiwai, di mana sila Ketuhanan menjiwai Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kesatuan nilai-nilai Pancasila yang saling menjiwai itu tidak bisa diperas lagi menjadi trisila atau ekasila.

“Upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila akan merusak kedudukan Pancasila, baik sebagai Philosophische Grondslag (falsafah dasar) maupun Staats fundamental norm (hukum dasar) yang telah ditetapkan pada 18 Agustus 1945,” ujarnya.

Mantan Katua Umum PB PMII, mengatakan, Pancasila sebagai staats fundamental norm adalah hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan (معاهدة وطنية), Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan. Biarkan Pancasila dan sudah sangat tepat jika maqomnya tetap pada Pembukaan UUD NRI 1945, yang semua komponen bangsa ini bersepakat tidak akan merubahnya, karena jika bisa diartikan :" merubah Pembukaan UUD NRI 1945 sama saja membubarkan NKRI".

Cak Ali mengambil pendapat KH. Ahmad Shidiq pada Munas Alim Ulama di Situbondo, 1983 : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan Keesaan Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid. Karena itu NKRI adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya.

Pandangan KH. Ahmad Shidiq tersebut oleh Nahdlatul Ulama dikukuhkan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo tahun 1984, menetapkan Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam, khususnya pada point (ii) Sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam islam; dan point (iv) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

“Sila Pertama dalam pandangan Islam disebut Keimanan dan Ketauhidan, dan Sila-sila berikutnya merupakan pelaksanaan amal shalih dalam kehidupan bernegara. Jadi, antara Iman dan Tauhid, amaanu dengan amilussholihati tidak dapat dipisahkan,” ujarnya

Bagi Cak Ali, memeras-meras Pancasila sangat berbahaya karena menghilangkan Ruh Ketuhanan dalam kehidupan bernegara. “ Cabut RUU HIP yang akan melahirkan keresahan sosial, begitu pungkasnya,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, ISNU adalah organisasi yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

[okezone]

Komentar

Loading...