Nourman Hidayat: Dinar Khalifah Bukan Bisnis Bodong

Nourman Hidayat: Dinar Khalifah Bukan Bisnis Bodong
Nourman Hidayat

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Kuasa hukum Dinar Khalifah, Nourman Hidayat membantah kliennya berinvestasi bodong. Ia bahkan minta kasusnya jangan dipersepsikan sama dengan dugaan investasi bodong pada kasus Yalsa Boutique yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia.

Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa kliennya kurang paham terkait perlunya izin  menyelenggarakan trading dengan menggunakan uang dari nasabahnya. Pasalnya, nasabah, atau investor yang menitipkan uangnya adalah kawan dekatnya sendiri.

"Beda, ini (aktivitas bisnisnya) ada, nyata,  dan sudah ada bagi hasilnya sesuai hasil trading. Bagi hasilnya tidak flat menandakan dinamisasi sesuai hasil trading. Sebagian besar nasabahnya sudah menikmati bagi hasilnya. Bisa diperiksa di dalam dokumen aktivitas trading kami," kata Nourman, yang didampingi dua kuasa hukum lainnya, Muhammad Zacky dan Mirza Fahlevi dalam bentuk keterangan tertulis kepada media ini, Jumat (26/2/21) malam.

Menurut Nourman, pandemi global membuat aktivitas trading mengalami kendala dan pada akhirnya terjadi margin call atau penutupan akun.

“Sejak awal klien kami menyiapkan akad secara jelas dengan para nasabahnya, termasuk adanya klausul force majeur secara rinci. Jika ada laporan polisi terkait penipuan, maka seharusnya polisi mengarahkan kepada wanprestasi, kepada gugatan perdata,”katanya.

Nourman menyebutkan bahwa kliennya ekspert dalam hal trading dan juga paham tentang aset digital yang kini justru sedang dilirik oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini justru mengakui dan resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency  di bursa berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mengakui eksistensi cryptocurrency di tanah air. Pengakuan eksistensi mata uang digital ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

"Artinya, pemerintah sendiri menganggap ini sesuatu yang harus dikembangkan secara terpadu. Sedangkan klien kami sudah memulainya sejak 2018 lalu,"sebut penasehat hukum dari kantor hukum Nourman dan Patner.

Meski begitu, pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita kooperatif, menghormati semua proses hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian," tutup Nourman.[re]

Komentar

Loading...