MUI Kutuk Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat

MUI Kutuk Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat
Warga di Lembah Yordania menghadapi aparat keamanan Israel. Israel berencana mencaplok Lembah Yordania dan sebagian kawasan Tepi Barat. (AP/Majdi Mohammed)

CAKRADUNIA.CO, Jakarta -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk rencana Israel untuk melakukan aneksasi atau pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat sebagaimana yang telah diusulkan dalam peta jalan perdamaian oleh Presiden AS, Trump Januari 2020 lalu.

MUI menilai tindakan Israel merupakan kejahatan yang justru memicu konflik berkepanjangan dan mengancam kestabilan dunia yang selama terus mengusim negara Palestina.

"MUI mengutuk keras aneksasi yang dilakukan oleh Pemerintah Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina," demikian isi Maklumat MUI, dikutip Kamis (2/7/20).

Dalam maklumat itu, MUI menyatakan rencana aneksasi merupakan penjajahan di abad 21. Tindakan itu juga dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, kemerdekaan, dan kedaulatan.

Atas dasar itu, MUI juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengadakan sidang untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan, karena telah sengaja melakukan pengkhianatan dengan melanggar berbagai resolusi yang sudah dihasilkan PBB.

"MUI memberikan dukungan penuh kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, civil society, masyarakat internasional, dan negara sahabat anggota PBB dan OKI untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina," tulis maklumat tersebut.

Selain itu, MUI menghargai sikap pemerintah Indonesia yang sudah konsisten memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

"Untuk itu, kami menyerukan Umat Islam khususnya melakukan Qunut Nazillah demi keselamatan bangsa dan rakyat Palestina," tulis poin terakhir maklumat tersebut.

Rencana pencaplokan Tepi Barat merupakan salah satu dari serangkaian program yang tertulis dalam proposal damai Amerika Serikat yang ditujukan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Pencaplokan itu berdasarkan usulan peta jalan perdamaian dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dipaparkan pada Januari lalu.

Rencana itu ditolak oleh Palestina karena wilayah yang ditawarkan semakin menyusut dan tuntutan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina tidak dikabulkan.

(cnni)

Komentar

Loading...