Mempersoalkan Kemanfaatan Hukum Larangan ke Sawah

Mempersoalkan Kemanfaatan Hukum Larangan ke Sawah
Ilustrasi: Jerami juga dilarang bakar di sawah karena bisa membuat tanah menjadi keras dan menghilangkan unsur hara lahan.

Oleh: M.Yunus Bidin.SH,.MH

PASKA pelaksanaan kenduri blang(sawah) ketika padi mulai gadis (dara) petani dilarang untuk bepergian ke sawah selama tiga hari secara berturut- turut, baik untuk bekerja menyiangi rumput atau pun membersihkan pematang (tak ateung blang) maupun hanya sekedar untuk melihat padi dan duduk di jamboe blang.

Pengaturan hukum terkait perihal tersebut sebenarnya  sudah sejak lama berlaku, saya teringat pernah diberitahu oleh alm.bapak yang berprofesi sebagai petani tulen pada saat beliau masih hidup, bahkan  sering ikut  menghadiri acara kenduri blang pada saat padi sudah gadis (dara), ketika masih sistem tanam dalam setahun sekali yang disebut  padi tahun, sekarang setahun dua kali.

Di Gampong Ujong Tanoh Darat & Ranub Dong Kecamatan Meureubo, Aceh Barat kenduri blang dua kali dilaksanakan pada waktu mau turun ke sawah dan pada saat padi mulai beranjak gadis, para petani disarankan untuk membuat lemang dan dibawa ke sawah pada saat kenduri.

Saya lama tidak menghadiri  kenduri blang meskipun sekarang  berdomisili di kampung yang cukup luas areal persawahannya di kecamatan Meureubo. Apalagi, untuk sementara waktu saya tidak sedang  berprofesi sebagai petani sawah, hanya sebagai peternak kerbau dan ayam untuk menambah ekonomi keluarga.

Awalnya, saya beranggapan bahwa pelarangan tersebut sudah tidak berlaku lagi, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang terus terjadi dalam masyarakat.

Ternyata, pelarangan tersebut masih berlaku, dan saya baru mengetahuinya ketika saya mengajak ketua kelompok tani yang masih sebagai kerabat untuk melihat sawah warisan dari nektu (bapak dari ibunda saya), yang sawahnya digarap oleh penyewa. Ajakan saya ternyata ditolak oleh ketua kelompok tani tersebut, dengan alasan baru siap kenduri sawah. Saya tanya, apakah aturan itu masih berlaku? Beliau mengatakan masih.

Menurutnya, ketentuan pelarangan tersebut merupakan peninggalan endatu  (nenek monyang) kita dahulu yang perlu kita lestarikan hingga saat ini sebagai bentuk hukum kebiasaan dan hal tersebut dimaksudkan agar padi tidak diserang oleh berbagai macam jenis hama.

Sanksi hukum yang diberikan jika ada petani yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan teguran dari kejrun blang serta dicela oleh petani lainnya.

"Oleh karena itu, sampai saat ini para petani masih tetap berpegang teguh pada pelarangan tersebut, tidak ada petani yang berani untuk  melanggarnya."Demikian ucapnya.

Dari cerita singkat tersebut diatas dapat dipahami bahwa, begitulah komitmen dan konsistensi masyarakat tani di gampong dalam menghormati ketentuan hukum yang dibuat oleh leluhurnya, meskipun secara ilmiah perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai kebenaran materil pelarangan tersebut.

 

Penulis, Dosen Prodi Ilmu Hukum Fisip Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh.

Komentar

Loading...