MBU: Tuduhan Jubir Hak Angket ke Anggota DPRA Tak Hadir Paripurna Sangat Tendensius

MBU: Tuduhan Jubir Hak Angket ke Anggota DPRA Tak Hadir Paripurna Sangat Tendensius
Muhammadn Ben Umar

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Muhammad Ben Umar (MBU) menyesalkan ‘tuduhan’ Anggota DPRA Irfannusir terkait ketidakhadiran anggota DPRA dalam Sidang Paripurna Hak Angket karena telah di ‘Siram Pundi-Pundi’.

“Jangan sembarang menuduh tanpa ada bukti, menurut saya pernyataan saudara terkesan sangat tendensius,”kata MBU tegas kepada media ini, Jumat (30/10/2020).

Sebagai kader PPP, tambah MBU, merasa sangat terusik karena saudara Irfannusir telah menyebar fitnah, terlebih tuduhan tersebut juga dialamatkan kepada anggota Fraksi PPP DPRA. Muhammad Ben Umar yang akrab disapa MBU mengatakan kalau selama ini terus mengikuti perkembangan terkait persoalan Interpelasi dan Hak Angket yang digulirkan oleh sebagian anggota DPRA.

“Sejak awal Fraksi PPP tidak sependapat dengan Interplasi dan Hak Angket terhadap Plt. Gubernur Aceh, karenanya tidak mendasar bila ada yang membangun opini seolah-olah yang tidak hadir di Paripurna sudah di ‘siram Pundi-Pundi’. Konotasinya sangat tidak bagus diasumsi oleh masyarakat,”urainya.

Sebagai pendatang  baru di Parlemen Aceh, harusnya saudara Irfannusir perlu membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota DPRA dan menghargai setiap hak politik sesama anggota, persoalan setuju atau tidak setuju dengan Hak Angket itu adalah hak masing-masing anggota legislatif. Mereka tentu punya alasan tersendiri dan memiliki kebijakan di partainya masing-masing.

MBU berharap janganlah karena kegagalan Paripurna Hak Angket akibat ketidakmampuannya dan terlalu bersemangat,  maka mengeluarkan ‘statemen’ yang sifatnya fitnah dan menuduh bagi mereka yang tidak setuju Hak Angket. Ini akan dapat merusak hubungan antar sesama anggota  DPRA bahkan bisa mengganggu hubungan antar sesama partai politik.

Harusnya DPRA hari ini berkonsentrasi terkait pelaksanan pelantikan Gubernur Aceh defenitif, serta duduk bersama untuk memikirkan persoalan Aceh. Jangan setiap saat di lembaga parlemen Aceh saudara menyajikan tontonan politik yang tidak baik dan tidak sehat kepada masyarakat,” tutup MBU mengingatkan.[re]

Komentar

Loading...