Marhaban Makam: Saya Sedih Bila Dana Otsus Habis Aceh ‘Kolep’

Marhaban Makam: Saya Sedih Bila Dana Otsus Habis Aceh ‘Kolep’
Marhaban Makam: Saya sedih bila dana otsus habis Aceh 'kolep'. Foto/cakradunia.co/Helmi Hass

BAGI politisi Aceh, nama Marhaban Makam sudah tak asing lagi – beliau sudah tujuh periode menjadi anggota parlemen, dua periode di DPRK Aceh Timur dan lima periode sebagai anggota DPR Aceh.  Di usia senja, termotivasi kembali menjadi anggota dewan ‘hanya untuk mengabdi’.

Meski sudah berusia 70 tahun dan sebagai anggota dewan tertua,  Ayah – begitu nama panggilan akrabnya - tetap awet dan enerjik bahkan dalam hal-hal tertentu mampu mengalahkan anggota muda di DPR Aceh.

Bicara soal keuangan, apalagi membedah anggaran di DPR Aceh, beliau adalah ahlinya. Maka, tidak heran bila Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah 17 tahun lebih mempercayakan Ayah Marhaban duduk di komisi keuangan daerah untuk mengawal anggaran tahunan pemerintah Aceh secara ketat.

Ayah Marhaban sangat paham bagaimana liku-liku eksekutif memasukkan dana untuk kebutuhan satu kegiatan, tapi dalam berbagai item yang berbeda. Bagi, anggota dewan pemula atau lama tidak paham anggaran dengan mudah tertipu dari angka-angka yang disodorkan para SKPA.

Tapi, bagi Marhaban Makam, ini segera mengetahuinya dan bila tidak jelas peruntukannya atau anggarannya ganda (hanya beda namanya) segera dicoret.

Alumni Pendidikan Guru Agama (PGA) Lhokseumawe ini, memulai karier politiknya pada tahun 1987 lalu, pada usianya 37 tahun. Waktu pertama jadi anggota DPRK Aceh Timur masih lajang. Meski, sudah menjadi pejabat negara, usahanya sebagai pedagang udang yang dirintisnya sejak sekolah tetap dijalankan dan jabatan sebagai bendahara masjid di desanya Simpang Ulim masih dijalaninya.

Bagi Ayah, menjadi politikus tidak perlu sekolah tinggi karena anggota dewan cukup ditempa oleh pengalaman dalam bermasyarakat.  

Marbahan Makam : sudah tujuh periode jadi anggota dewan.Ist  

Berkat kepiawaiannya, ayah tujuh anak ini mampu mempertahankan kursi parlemen Aceh Timur selama dua periode atau 10 tahun dari 1987 hingga tahun 1997. Waktu itu, kebersamaan dalam partai sangat tinggi, silaturrahminya sesama pengurus dan kader sangat baik. Dulu, semua kader bekerja untuk memajukan dan membesarkan partai.

Sangat beda dengan kondisi sekarang. Pada era keterbukaan ini mengedepankan orang tanpa berproses dan persaingan antar caleg sangat tinggi, sehingga terjadi ketersinggungan dan kerenggangan sesama kader bahkan pengurus partai. Ayah Marhaban sangat merindukan suasana kembali seperti dulu dan sangat mendukung pola itu dihidupkan lagi.

Memasuki pemilu 1997, PPP kekurangan tokoh di pantai timur Aceh untuk maju sebagai caleg tingkat propinsi. Maka, Ayah Marhaban yang sudah memiliki pengalaman sebagai politisi senior jadi bidikan panitia di DPW PPP Aceh untuk maju ke DPR Aceh.

Waktu itu, Aceh hanya memiliki satu daerah pemilihan, namanya dapil Aceh dan Ayah Marhaban mendapat nomor urut 9 dari puluhan kursi yang diperebutkan.

 “Alhamdulilah saya terpilih dalam pemilu 1997, PPP dalam pemilu itu meraih 12 kursi,”kata Ayah Marhaban mengenang masa lalunya ketika dijumpai cakradunia.co, dipenghujung ramadhan beberapa hari lalu di kediamannya di Gampong Lambhuk, Banda Aceh.

Di DPR Aceh, Wakil Ketua DPW PPP Aceh ini, memasuki masa periode ke-lima.  Dua tahun periode pertama menjadi anggota DPR Aceh- masa reformasi (1997-1999), lalu periode ke-dua (1999-2004), periode ke-tiga (2004-2009) ke-empat (2009-2014), dan periode ke-lima (2019-2024). Sudah 17 tahun lebih menjadi anggota DPR Aceh.

Sedangkan pemilu 2014-2019, Ayah Marhaban yang  ikut caleg untuk DPR RI, gagal menerobos ke Senayan, kursi di dapil Aceh dua waktu diraih Anwar Idris.  

Marhaban Makam: Membaca penting jangan 'bodoh' di depan eksekutif. Foto/Cakradunia.co/Helmi Hass

Menjadi pedagang sejak di PGA dan bendahara masjid kampung telah menempa dirinya menjadi “ahli” bidang keuangan, sehingga kini dengan mudah bisa mengawal anggaran yang disodorkan oleh eksekutif dalam bentuk dokumen-dokumen yang sangat tebal dan penuh dengan angka-angka untuk dikuliti.

Untung Marhaban kecil suka membaca  apa saja, termasuk kertas-kertas ‘ek Cina’ begitu istilahnya. Kertas bekas dari tempelan di barang-barang produk negara tirai bambu itu, tak lepas dari amatanya. Dan kebiasaan membuat laporan sebagai bendahara masjid tiap tahunnya ditambah pengalamannya sebagai pedagang menjadi modalnya lebih teliti dalam hal keuangan.

Ternyata, kebiasaan itu sangat bermanfaat baginya ketika menjadi anggota parlemen selama tujuh periode. Tanpa membaca, akan membuat anggota dewan ‘bodoh’ di depan eksekutif yang sangat piawai mengotak-atik anggaran untuk bisa lolos.

Sebagai orang tertua di dewan ini, Ayah mengingatkan anggota DPR Aceh agar mau membaca, sehingga anggaran dan aturan bisa dimengerti serta dipahami dengan baik. Karena selama ini, banyak anggota dewan hanya pandai bicara saja, namun tidak paham anggaran dan aturan atau malah apa yang mereka bicarakan ke publik.

Sebagai tim perumus terlama di dewan, Marhaban duduk sejajar dengan Tim TAPA Pemerintah Aceh  dalam memahami pembahasan anggaran. Maka, dia sangat paham bagaimana alur perjalanan anggaran daerah yang dikucurkan dari pusat. Gonjang-ganjing soal dana APBA berkurang di tengah pandemi corona sempat disinggung Ayah Marhaban.

Dana yang berkurang bukan karena dialihkan ke penangan covid-19. Tapi, kucuran anggaran dari pusat untuk Aceh tahun 2020 ini berkurang sekitar Rp 1,4 triliun. Untuk menutup dana tersebut harus di pangkas diberbagai program yang telah di sahkan dewan menjadi qanun.

Marhaban Makam: Dana Aceh dikurangi pusat sebesar Rp 1,4 triliun. Foto/Cakradunia.co/Helmi Hass

Sementara dana yang digelontorkan untuk pencengahan covid-19 diambil dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 yang dianggarkan Rp 100 milyar. Jadi sampai sekarang, belum diambil dari pos program lain. Terkait dipotong diberbagai pos SKPA atau biro-biro – itu untuk menutupi kekurangan dana Rp 1,4 T yang dikurangi pusat.

Kenapa kasak kusuk ke Publik? Marhaban menilai pemerintah sangat terbatas memberi informasi kepada publik dengan baik, sehingga muncul berbagai isu minor untuk pemda Aceh.

“Karena tak tahu wajar diributkan. Sebenarnya, sangat penting pemerintah sampaikan ke publik sedetil-detilnya, sehingga rakyat tidak menduga-duga dari mana saja dananya dan digunakan untuk apa saja,”katanya.

Dana Otsus: Tergantung Kinerja Anggota DPR RI  

Di tengah cerita panjang lebar anggaran Aceh, Ayah Marhaban sempat terdiam, sedih dan khawatir ketika dikaitkan bagaimana nasib Aceh bila benar-benar tahun 2028 dana Otsus (Otonomi khusus) Aceh stop dan hanya tinggal dana DAU (Dana Alokasi Umum).

Dengan menarik nafas panjang, Ayah merasa prihatin karena dia tidak terlibat disana – urusan itu sangat berpulang kepada 13 anggota DPR RI yang kini bercokol di Senayan. Bila mereka serius memikirkan rakyat Aceh, maka kunci dana Otsus yang sudah diwarning akan digembok tahun 2028 bisa ditunda bahkan ditambah seperti Papua dan Yogyakarta.  

Marhaban Makam: Perpanjangan Dana Otsus tergantung 13 anggota DPR RI asal Aceh. Foto/Cakradunia.co/Helmi Hass 

Lalu bagaimana Aceh?

Marhaban, bingung bercampur heran, dimana misnya antara pemerintah Aceh dengan anggota DPR RI yang sudah pernah duduk di Jakarta dan Aceh untuk membahas dana Otsus. Bila ini terus berlarut-larut Aceh tanpa Otsus akan kembali seperti dulu, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau dana DAU juga dipangkas, Aceh bisa ‘kolep’ karena tak bisa mengandalkan dana PAD yang sangat kecil.

Sangat beda dengan DKI, Jabar, Jatim yang mengantongi dana sendiri cukup besar antara Rp 80 - Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Suami Nazariyah ini, sangat iri melihat Papua dan Yogyakarta dalam mempertahankan dan merebut anggaran dari pusat sangat serius dan kompak. Papua bahkan diluar dana Otsus kini mendapat lagi dana tambahan ‘infrastruktur daerah tertinggal’ sebesar Rp 4 triliun per tahun.

“Untuk memperpanjang dana Otsus tidak ada jalan lain, anggota DPR RI harus mampu mendorong pusat untuk merevisi UU dana Otsus Aceh,”sebutnya.

Kini, hanya tinggal kepedulian anggota DPR RI sebagai perpanjangan tangan rakyat Aceh di parlemen pusat untuk mendobrak meja-meja Senayan agar suara Aceh didengar dan diketuk palu untuk merevisi Dana Otsus lalu mensahkan sebagai Lembaran Negara untuk kebutuhan rakyat Aceh yang pernah menjadi daerah modal bagi bangsa Indonesia di masa penjajahan kolonial dulu.

Ketika didesak ada solusinya?. “Sangat tergantung mereka,”kata Ayah pelan.

Sebagai anggota parlemen, sebenarnya 13 anggota dewan plus empat anggota DPD Aceh itu punya power untuk melakukannya. Namun, tanpa kemauan keras tak mungkin wakil rakyat itu, akan mampu melahirkan karya besar untuk rakyatnya yang kini menggantungkan nasib pembangunan Aceh di pundak mereka.[]

Helmi Hass

  

iklan Flayer Gub10
Iklan Ducita Habib Qudrat - Golkar
Iklan Covid-19 Gub.1

Komentar

Loading...