Majelis Pengawas Wilayah Notaris Aceh Lakukan Binwas pada MPDN Barsela

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Aceh Lakukan Binwas pada MPDN Barsela
Ketua MPWN Aceh Meurah Budiman melakukan foto bersama dengan Pengurus MPDN Aceh Barat, Aceh Selatan dan Subulussalam seusai pertemuan di Meulaboh, jumat (5/11/2021).

Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh yang diketuai oleh Meurah Budiman selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh saat ini gencar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris di daerah, kali ini Tim MPWN melakukan pertemuan dengan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Daerah (MPDN) Kabupaten Aceh Barat yang membawahi wilayah kerja Aceh Barat, Aceh Selatan dan Subulussalam (Barsela) di Meulaboh, jumat (5/11/2021).

Pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MPDN Wilayah Barat Selatan Subulussalam Aceh dihadiri dari unsur pemerintah, akademisi dan notaris, hadir pada acara tersebut Kepala Lapas Kelas II B Meulaboh Sayed Syahrul dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Azhar, pertemuan yang diselenggarakan di Aula Mutiara Ie Hotel Meulaboh dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja pengurus MPDN Kabupaten Aceh Aceh Barat, Aceh Selatan dan Subulussalam.

Dalam sambutannya Meurah Budiman berharap sinergi dan koordinasi terus ditingkatkan oleh ketiga unsur yang terlibat dalam MPWN Aceh dan MPDN Aceh Barat Selatan dan Subulussalam baik internal maupun eksternal, diharapkan seluruh pengurus dapat meningkatkan pengawasan terhadap notaris agar dapat menjalankan tugas dan jabatan notarisnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Meurah Budiman. 

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas notaris pengganti dan protokol karena ada notaris yang sudah meninggal dunia yang memerlukan segera ditunjuk notaris pengganti sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, rapat juga membahas beberapa program kerja MPDN dan hambatan yang dihadapi selama ini.

Meurah Budiman mengingatkan para notaris untuk tidak melakukan rekayasa hukum saat membuat akta notaris yang dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu para notaris untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan profesi notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris agar mengedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi notaris”, harap Meurah.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita sebagai unsur pemerintah dalam kepengurusan MPWN mengingatkan pengurus MPDN dan notaris untuk melaksanakan tugas jabatan notarisnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. "Hindari segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas notaris, harap Sasmita.(r)

Komentar

Loading...