LBH AKA Sayangkan Sikap Wabup Terkait Puskesmas Babahrot

LBH AKA Sayangkan Sikap Wabup Terkait Puskesmas Babahrot
Kadiv Advokasi YLBH AKA, Pujiaman, SH

CAKRADUNIA.CO, Blangpidie – Membaca pernyataan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT terkait dengan limbah medis B3 produksi Puskemas Babahrot, sangat disayangkan. Pasalnya selayaknya sebagai pejabat yang melayani publik selalu harus siap menerima kritikan masyarakat demi kebaikan, bukan justru mengeluarkan pernyataan keliru.

"Saya dan Ketua DPRK minta petugas kesehatan di Pukesmas Babahrot untuk tidak menghiraukan orang itu. Fokus saja pada tupoksi kita. Biarkan dia berkoar-koar dan jika sudah terus-terusan begini laporkan saja ke pihak berwajib," kata Muslizar sebagai mana disiarkan antaranews.com. (https://aceh.antaranews.com/berita/117541/wabup-abdya-sidak-pukesmas-babahrot).

“Kami atas nama YLBH AKA Abdya sangat menyayangkan steatmen tersebut, harusnya beliau tidak mengeluarkan steatmen yang mengatakan ‘mencari kesalahan’ serta menyarankan untuk ‘biarkan saja dia berkoar-koar’. Ini tidak baik,”kata Kadiv Advokasi YLBH AKA Distrik Abdya Pujiaman, SH.

Dua kata ini, tambahnya, bukanlah sebuah prinsip yang mengedepankan azas keterbukaan pejabat publik terhadap saran dan masukan dari masyarakat terhadap fasilitas publik. Padahal yang namanya fasilitas publik memberi layanan untuk masyarakat, bila ada kekurangan tentu masyarakatlah yang tahu dan sudah sepantasnya untuk di kritik serta saran masukannya agar segera diperbaiki.

Terkait pelayanan publik, sebagai diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Didalam pasal tersebut mewajibkan pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itu, katanya, sudah sepatutnya selaku orang nomor dua di Kabupaten Abdya, wajib menerima saran dan masukan warganya untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah, khususnya tentang Puskesmas Babahrot yang baru-baru ini absen terhadap kewajibannya untuk mengelola limbah B3 sesuai dengan Permenkes No. 7 tahun 2019.

“Harusnya wabup menerima sarannya masyarakat dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas untuk perbaikan pelayanan publik, serta hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung Jawab puskesmas selain tugas pelayanan dibidang kesehatan,”urainya.

Menurut Pujiaman yang sangat fatal kata-kata dibagian akhir steatmen Wabup Abdya menyarakan kepala puskesmas untuk melaporkan yang berkoar-koar ke pihak yang berwajib.

“Menurut kami, ini upaya untuk mematikan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di daerah,”tutup Pujiaman heran. (df/re)

Komentar

Loading...