Kritik Terhadap Doktrin Kekerasan

Kritik Terhadap Doktrin Kekerasan
Ilustrasi.Ist

Oleh: Lalik

PARA pejuang demokrasi abad kedelapan belas berpendapat bahwa hanya raja dan menteri-menteri mereka yang berakhlak buruk, tidak bijaksana, dan jahat. Sebaliknya, rakyat pada umumnya baik, murni, dan mulia, dan selain itu memiliki karunia-karunia intelektual yang dibutuhkan untuk selalu mengetahui dan melakukan hal yang benar. Ini, tentu saja, omong kosong belaka, sama seperti sanjungan menjilat para anggota istana yang menganggap semua kualitas yang baik dan mulia berasal dari pemimpin mereka.

Rakyat adalah keseluruhan warga negara, dan jika ada beberapa individu yang tidak cerdas dan mulia, maka secara keseluruhan mereka semua tidak cerdas dan tidak mulia. Karena manusia memasuki era demokrasi dengan harapan setinggi langit, tidak mengherankan jika kekecewaan segera muncul. Dengan cepat diketahui bahwa demokrasi melakukan kesalahan setidaknya sama banyaknya dengan kesalahan yang dibuat oleh sistem monarki dan aristokrasi. Perbandingan yang dibuat antara orang-orang yang oleh demokrasi ditempatkan di pucuk pemerintahan dengan orang-orang yang oleh para kaisar dan raja, dalam menjalankan kekuasaan mutlak mereka diangkat ke posisi itu, terbukti sama sekali tidak menguntungkan bagi pemegang tampuk kekuasaan yang baru.

Orang-orang Perancis biasa berbicara tentang “membunuh dengan ejekan.” dan memang, para negarawan yang mewakili demokrasi segera membuatnya tampak aneh. Orang-orang dari rezim lama menampilkan martabat aristokrat khusus, setidaknya dalam sikap lahiriah mereka. Orang-orang dari rezim baru yang menggantikan mereka membuat diri mereka hina dengan perilaku mereka. Tidak ada yang lebih membahayakan demokrasi di Jerman dan Austria daripada arogansi kosong dan kesombongan yang tidak pada tempatnya, yang ditunjukkan para pemimpin sosial-demokrat yang naik ke kekuasaan setelah kekaisaran runtuh. Jadi, di mana pun demokrasi meraih kemenangan, sebuah doktrin antidemokrasi segera muncul untuk melawannya. dikatakan, tidak ada gunanya membiarkan kelompok mayoritas memerintah.

Yang terbaiklah yang seharusnya memerintah, bahkan jika mereka merupakan kelompok minoritas. hal ini begitu jelas sehingga jumlah pendukung gerakan antidemokrasi dari semua jenis terus meningkat. Semakin rendah orang-orang yang karena demokrasi menduduki posisi puncak menunjukkan diri mereka, semakin besar jumlah musuh demokrasi. Namun, ada kesalahan serius dalam doktrin antidemokrasi. Bagai manapun juga, apalah artinya berbicara tentang “orang terbaik” atau “orang-orang terbaik”? Republik Polandia menempatkan pemain piano di kepala pemerintahan karena mereka menganggapnya orang Polandia terbaik pada zaman itu.

Tapi kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin negara sangat berbeda dari kualitas yang dimiliki seorang musisi. Yang dimaksud oleh para penentang demokrasi saat mereka memakai ungkapan “yang terbaik” tidak lain dari orang atau orang-orang yang paling sesuai untuk menjalankan urusan pemerintahan, bahkan jika mereka hanya tahu sedikit atau sama sekali tidak tahu tentang musik. Namun ini menimbulkan masalah politik yang sama: Siapa yang paling layak? disraeli atau gladstone? Kelompok Tory (Konservatif) menganggap disraeli yang terbaik; kelompok whig (monarki konstitusional), menganggap gladstone yang terbaik. Siapa yang harus memutuskan ini jika bukan kelompok mayoritas? Maka sampailah kita pada titik yang menentukan dari semua doktrin antidemokrasi, baik yang didukung oleh kelompok bangsawan lama dan pendukung monarki turun-temurun, atau oleh kelompok sindikalis, Bolshevik, dan sosialis, yaitu doktrin kekuatan.

Para penentang demokrasi memperjuangkan hak kelompok minoritas untuk merebut kendali atas negara dengan kekerasan dan untuk menguasai kelompok mayoritas. diperkirakan, cara ini mendapat pembenaran moral dari kekuatan untuk benar-benar merebut kendali pemerintahan. Orang mengakui bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kemampuan (kompetensi) untuk memerintah dan memimpin berdasarkan kemampuan yang mereka tunjukkan dalam memaksakan peraturan mereka pada kelompok mayoritas, berlawanan dengan kehendak mereka. dalam hal ini ajaran l’Action Française sejalan dengan doktrin kelompok sindikalis, dan doktrin Ludendorff dan hitler sejalan dengan doktrin Lenin dan Trotzky. Banyak pendapat yang bisa diminta untuk mendukung dan menentang doktrin-doktrin ini, tergantung keyakinan religius dan filosofis seseorang, namun mengharapkan kesepakatan merupakan hal yang mustahil.

Ini bukan tempat untuk menyampaikan dan membahas pendapat pro dan kontra, karena pendapat-pendapat itu tidak memiliki kesimpulan. Satu-satunya pertimbangan yang bisa menjadi faktor yang menentukan adalah pertimbangan yang didasari oleh argumen mendasar yang mendukung demokrasi. Jika setiap kelompok yang yakin bahwa mereka mampu memaksakan aturan pada kelompok lain diberi kesempatan mencoba melakukan upaya itu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi rangkaian perang saudara yang tak putus-putus. Namun kondisi seperti itu tidak sesuai dengan kondisi yang diciptakan oleh pembagian kerja seperti yang kita telah capai saat ini. Masyarakat modern yang berbasis pada pembagian kerja hanya dapat dipertahankan dalam kondisi perdamaian abadi.

Jika kita harus mempersiapkan kemungkinan perang saudara dan perjuangan internal yang berkelanjutan, kita harus mundur ke tahap primitif dalam pembagian kerja sehingga masing-masing provinsi, jika tidak setiap desa, hampir sepenuhnya mandiri (autarkic), yaitu mampu memberi makan dan memelihara diri mereka sendiri untuk beberapa waktu, sebagai kesatuan ekonomi mandiri tanpa mengimpor apa pun dari luar.

Ini berarti kemerosotan luar biasa dalam produktivitas tenaga kerja sehingga bumi hanya bisa memberi makan sebagian kecil penduduk yang ditunjangnya saat ini. cita-cita kelompok antidemokrasi mengarah ke tatanan ekonomi yang dikenal sejak abad pertengahan dan zaman purbakala. Setiap kota, setiap desa, bahkan tempat tinggal setiap orang, dibentengi dan dilengkapi dengan fungsi pertahanan, dan setiap provinsi sedapat mungkin tidak tergantung pada dunia luar dalam menyediakan kebutuhan pokoknya. Seorang demokrat juga berpendapat bahwa orang terbaiklah yang harus memerintah.

Namun, ia percaya bahwa kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah ditunjukkan dengan lebih baik jika mereka berhasil meyakinkan sesama warga negara mereka tentang kualifikasi yang mereka miliki untuk posisi itu, sehingga mereka secara sukarela dipercaya untuk melaksanakan urusan publik, dibandingkan jika mereka menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain mengakui klaim mereka. Siapa pun yang tidak berhasil mencapai posisi kepemimpinan berdasarkan kekuatan argumennya dan keyakinan yang dikobarkannya tidak memiliki alasan untuk mengeluh bahwa warganya lebih memilih orang lain daripada memilihnya. Yang pasti, tidak boleh dan tidak perlu dipungkiri bahwa ada satu situasi dimana godaan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip liberalisme yang demokratis menjadi sangat besar.

Jika orang-orang bijak melihat bangsa mereka, atau semua bangsa di dunia, sedang menuju kehancuran, dan jika mereka merasa tidak mungkin memaksa sesama warganya untuk mengindahkan nasihat mereka, mereka mungkin cenderung berpikir tidak ada salahnya untuk menggunakan cara apa pun sejauh hal itu mungkin dan bisa mencapai tujuan mereka untuk menyelamatkan semua orang dari bencana. Maka, gagasan mengenai kediktatoran oleh kaum elite, tentang pemerintahan oleh kelompok minoritas yang ditegakkan oleh kekerasan dan yang memerintah demi kepentingan semua orang, mungkin timbul dan mendapat pendukung. Namun kekerasan tidak pernah menjadi sarana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Tirani kelompok minoritas tidak akan pernah dapat bertahan kecuali jika mereka berhasil meyakinkan kelompok mayoritas tentang kebutuhan akan atau manfaat pemerintahannya. Tapi saat itu kelompok minoritas sudah tidak membutuhkan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Ada banyak bukti mencolok dalam sejarah yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, bahkan kebijakan penindasan yang paling kejam sekali pun tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Salah satunya, yang terbaru dan yang paling terkenal: ketika kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia, mereka adalah minoritas kecil, dan program mereka hanya mendapat sedikit dukungan dari penduduk yang jumlahnya begitu besar di negara mereka. Ini karena kaum petani, yang merupakan bagian terbesar rakyat Rusia, tidak mau terlibat dalam kebijakan Bolshevik tentang pertanian kolektif. Yang mereka inginkan adalah pembagian tanah di antara “pemilik tanah yang miskin”, nama yang dipakai kelompok Bolshevik menyebut kelompok penduduk ini. dan memang program kaum petani, bukan program para pemimpin Marxist, yang sebenarnya dijalankan.

Agar tetap berkuasa, Lenin dan Trotzky tidak hanya menerima reformasi agraria ini, tetapi bahkan membuatnya menjadi bagian dari program mereka sendiri, yang mereka jalankan untuk mempertahankan diri dari semua serangan, dalam dan luar negeri. hanya dengan demikianlah maka kelompok Bolshevik dapat merebut kepercayaan rakyat banyak di Rusia. Karena mereka menerapkan kebijakan pembagian tanah, pemerintahan kaum Bolshevik tidak lagi melawan kehendak rakyat banyak, melainkan mendapat restu dan dukungan mereka. hanya ada dua pilihan bagi mereka: memilih program mereka atau mengorbankan kontrol atas pemerintahan. Mereka memilih yang pertama dan tetap berkuasa.

Kemungkinan ketiga, melaksanakan program mereka dengan kekerasan untuk melawan kehendak rakyat banyak, tidak pernah ada. Seperti setiap kelompok minoritas yang penuh tekad dan dipimpin dengan baik, kaum Bolshevik mampu merebut kendali dengan kekerasan dan mempertahankannya untuk waktu singkat. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, mereka tidak akan mampu untuk mempertahankannya lebih baik dari kelompok minoritas lain.

Berbagai upaya kelompok Putih untuk menggulingkan kaum Bolshevik gagal karena rakyat Rusia menentang mereka. Namun, sekali pun mereka berhasil, pihak pemenang juga harus menghormati keinginan mayoritas penduduk. Mustahil bagi mereka untuk mengubah dengan cara apa pun kenyataan bahwa pembagian tanah telah dilaksanakan dan untuk mengembalikan pada tuan tanah apa yang telah dirampas dari mereka. hanya kelompok yang dapat mengandalkan restu dari kelompok yang diperintah yang dapat mempertahankan sebuah rezim abadi.

Siapa pun yang ingin melihat dunia diatur sesuai dengan gagasannya sendiri harus berjuang keras untuk menguasai pikiran manusia. Namun, dalam jangka panjang, tidak mungkin memaksa orang, di luar kehendak mereka, tunduk pada rezim yang mereka tolak. Siapa pun yang mencoba untuk melakukannya dengan kekerasan pada akhirnya akan menemui kegagalan, dan perjuangan yang dipicu oleh usahanya hanya akan membuat lebih banyak kerusakan daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah terburuk yang berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintah. Orang tidak akan bahagia jika kehendak mereka dilawan.

Penulis, Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Komentar

Loading...