Konflik Antarpraksi Menguat, PDIP Ingin Majukan Puan Jadi Capres 2024

Konflik Antarpraksi Menguat, PDIP Ingin Majukan Puan Jadi Capres 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan Puan Maharani (kiri). (Republika/Putra M. Akbar) SHARE

CAKRADUNIA.CO, Jakarta - Konflik internal PDIP dinilai sudah terbuka sejak dikucilkannya Ganjar Pranowo dari agenda pengarahan kader partai berlambang banteng moncong putih itu di Jawa Tengah. 

Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan, PDIP telah mengumumkan perang terbuka dengan Ganjar soal pencapresan 2024.

"Semua kader PDIP Jateng diundang kecuali Gubernur. Ini perang terbuka, paling tidak Bambang Wuryanto (Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jateng) dengan Ganjar. Ini bisik-bisik tetangga telah jadi bisik-bisik republik. Yang sebelumnya rahasia umum, jadi terbuka," kata Qodari, Senin (24/5).

Qodari memprediksi, dikucilkannya Ganjar yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah ini guna membuka jalan bagi Puan Maharani untuk dijagokan dalam Pilpres 2024. 

"Kalau bicara capres yang konsisten di empat besar itu Jokowi, Prabowo, Anies, dan Ganjar, kalau ada pertanyaan terbuka. Dengan kondisi ini, pilihannya bagi PDIP mungkin ya Mbak Puan sebagai wakilnya Pak Prabowo," ujar Qodari.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga menilai Puan dan Ganjar berpotensi menjadi capres yang diusung PDIP. Pangi menduga bukan tidak mungkin insiden tak diundangnya Ganjar sebagai akibat faksi yang mulai mengental antara faksi Puan dan Ganjar. Agenda pengarahan kader PDIP di Jateng memang diisi Puan Maharani

Ia mengatakan, PDIP masih kuat diasosiasikan dengan Megawati Soekarnoputri. 

"PDIP itu habitusnya tegak lurus, mungkin saja Mas Ganjar menurut sebagian petinggi PDIP, beliau terlalu grasak grusuk ambil ancang-ancang pilpres, sementara sinyal itu belum ada dari Ibu Megawati," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menduga, PDIP memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lainnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019 lalu, kemungkinan PDIP tidak lagi mencalonkan sosok yang lebih populer dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Jokowi.

"Arah PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer seperti Ganjar Pranowo," tuturnya.

Penyelesaian internal

Sementara itu, Ganjar sendiri menegaskan tak ingin ambil pusing terkait dirinya yang tak diundang DPD PDIP Jateng untuk pengarahan kader. Ganjar juga enggan berkomentar panjang terkait tudingan terlalu berambisi nyapres.

“Lah ming ngono wae ditekoni (gitu saja ditanyakan). Aku ki wong Jowo kok, kader (saya ini orang Jawa kok, kader),” katanya di Semarang, Senin (24/5).

Gubernur Jateng itu mengaku memang tidak diundang acara pengarahan oleh Puan Maharani. 

“Oh tidak, nggak punya acara,” kembali, Ganjar pun menjawab. Ia membantah tudingan terlalu ambisius maju capres dengan lebih sering tampil di media sosial. 

“Loh, saya bermedsos itu sudah sejak di DPR kok,” tegas Ganjar.

 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo justru menyayangkan tak diundangnya Ganjar dalam acara konsolidasi partai. Rudyatmo menilai tidak ada alasan Ganjar tidak diundang. Ia menyarankan agar Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto segera memanggil Ganjar terkait persoalan rivalitas capres dalam Pilpres 2024.

"Karena kemarin itu konsolidasi dan pemantapan untuk Jawa Tengah, padahal 2024 itu kan kepentingan besar dan pemilihan Gubernur juga 2024. Kalau sekarang ini kita berantem sendiri, ya tidak akan selesai-selesai. Dan berantemnya berantem di dalamlah, jangan di luar," kata Rudyatmo.

 Mantan wali kota Solo ini menegaskan, perihal capres menjadi keputusan dari Ketua Umum PDIP. 

"Kalau ambisi dan sebagainya itu ukurannya apa. Kedua, biarpun ambisi kalau partai tidak memberi rekomendasi juga tidak akan bisa maju menjadi capres. Kalau hal-hal seperti yang dilakukan Pak Ganjar, ada survei yang dilakukan oleh tim survei, menurut saya itu sah-sah saja. Namun keputusan ada di Ketua Umum," tegasnya.[ROL]

Komentar

Loading...