Khawatir Konflik Diperbatasan, DPRK Aceh Barat mengadu ke Komisi I DPR Aceh

Khawatir Konflik Diperbatasan, DPRK Aceh Barat mengadu ke Komisi I DPR Aceh
Pimpinan DPRK Aceh Barat saat mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR Aceh terkait tapal batas Aceh Barat dengan Nagan Raya, Rabu (11/6).

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Rabu siang (10/6/20) mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR Aceh guna membahas berbagai persoalan di bumi Teuku Umar menindaklanjuti pertemuan Minggu lalu di Banda Aceh.

“Masalah tapal batas Aceh Barat-Nagan Raya salah satu persoalan yang diadukan ke DPRA, karena dikhawatirkan muncul konflik bila tidak diselesaikan, termasuk tapal batas kedudukan perusahaan tambang,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE dalam pertemuan itu. 

Menurut Ramli, masalah tapal batas Aceh Barat - Nagan Raya sudah lama berlarut proses penyelesaian, maka dewan memohon kepedulian pihak Komisi I DPRA agar titik wilayah tersebut bisa segera ada jalan keluarnya

Sementara Wakil Ketua DPRK Kamaruddin,SE menjelaskan kepada anggota DPR Aceh tentang potensi konflik karena di perbatasan banyak hal yang tergiur. Baik masalah tenaga kerja di perusahaan, harga tanah yang tinggi dan banyak hasil bumi terkandung disana.

Kamaruddin juga melaporkan perihal  keuchik sampai saat ini belum ada tindak lanjut keputusan MA.

“Padahal itu perintah UU ditambah lagi dengan surat gubernur serta laporan pimpinan DPRK ke DPRA pekan lalu. Namun, pihak eksekutif tak menggubrisnya,”urai Kamaruddin. 

Selain itu, masalah aset daerah pelabuhan jetty yang dibantu pemerintah Singaporu pasca tsunami lalu, kini menjadi persoalan, karena dikelola tanpa aturan setelah dilepas oleh Pelindo.

“Bupati menunjuk Perusahaan Daerah Pakat Beusare mengelola, namun regulasi tidak ada, akibatnya saat ini pelabuhan sudah rusak selama dibongkar tiang pancang milik proyek PLTU 3-4 Suak Puntung Kabupaten Nagan Raya,” ujar Pak Haji, begitu orang memanggil Kamaruddin.

Menanggapi perihal yang disampaikan secara bergantian, anggota Komisi I DPR Aceh, Azhar Abdurrahman mengatakan, tapal batas harus disegerakan penyelesaiannya agar tidak muncul konflik dikemudian hari.

"Potensi dapat dipicu karena sumber daya alam (SDA), cara menyelesaikan bisa duduk bersama, pelan-pelan  akan ditemukan bukti, historis dan batas alam juga menjadi solusi," kata mantan Bupati Aceh Jaya itu menjelaskan.

Terkait keluhan warga dan simpang siur informasi tentang letak PLTU, ini perlu diluruskan kembali, kemana sebenanya area itu, berada di Aceh Barat atau Kabupaten Nagan Raya.

Politisi Partai Aceh tersebut mengisahkan sekilas kenangan saat menyelesaikan tapal batas Aceh Jaya dengan Aceh Barat.  Dirinya ketemu Bupati Aceh Barat H. Tito membicarakan langkah dan kesepakatan untuk menetapkan tapal batas, harus bisa menerima lebih kurang, sehingga selesai.

“Perbatasan Aceh Barat-Aceh Jaya mudah kita selesaikan, karena bukan wilayah perusahaan yang kaya Sumber Daya Alam (SDA).  Sementara untuk Nagan Raya sulit sepertinya karena take and give berat dilakukan, sebab potensi area itu ekonomi,” urai Azhar 

Namun tambah Azhar,  pimpinan kedua belah pihak harus menyelesaikan secara bertahap, enam bulan sekali bisa diselesaikan satu titik sudah cukup lumanyan kemajuan. Untuk itu, perlu segera dirumbuk sebelum tokoh yang menguasai historis meninggal, mereka harus dihadirkan dan sebelum fakta sejarah hilang.

Darwati Agani dalam kesempatan tersebut menyoroti persoalan tidak kompak pejabat Aceh Barat, sehingga itu salah satu penyebab melambatnya proses penyelesaian tapal batas di Nagan Raya

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Fuadri, S.Si.M.SI mengatakan pihak DPRA akan merekomendasikan ke gubernur terkait persoalan tapal batas dan meminta Biro Tapem Setda Aceh harus segera memfasilitasi penyelesaian perbatasan tersebut, 

"Kita segera merekomendasi ke gubernur,  karena kita dengar ada 20 hektar lahan PLTU 3-4 masuk Aceh Barat, itu potensi konflik besar maka mesti bergegas,” ujar mantan Wabup Aceh Barat

Yang tidak diinginkan pihak pengusaha di wilayah PLTU merubah fakta dan data, jika itu terjadi mohon diluruskan, sebab demi kepentingan mereka lakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, maka perlu kontrol bersama.

“Dampak negatif lain, bila tidak selesai dengan cepat, maka akan berembes ke hal-hal lain dan jika daerah tidak aman, maka sama halnya kita menolak investor. Walaupun yang terjadi konflik di Nagan Raya maka kesan tidak aman bagi investor di Aceh,” kata Fuadri mengingatkan.

Mengenai pelantikan keuchik anggota DPR Aceh tersebut, meminta eksekutif Aceh Barat  tidak mengabaikan aturan. Perlu segera dilantik agar tidak muncul masalah baru.

Bila mengangkat Pjs Keuchik tidak sesuai aturan, saya sarankan jangan dilakukan. Kami sarankan pemkab dapat menindak lanjuti putusan MA dan Gubernur Aceh biar Aceh Barat aman. Jika bumi Teuku Umar aman, kita senang,:tutup Fuadri.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...