Ketika Tokoh Ramai Tangkal Tuduhan Din Syamsuddin Radikal

Ketika Tokoh Ramai Tangkal Tuduhan Din Syamsuddin Radikal
Mahfud MD

CAKRADUNIA.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh ramai-ramai menegaskan bahwa Din Syamsuddin  bukan tokoh radikal. Pihak pemerintah juga punya pendapat senada.

Anggapan bahwa Din Syamsuddin  itu muncul setelah sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB mengadukan Din Syamsuddin ke KASN beberapa waktu lalu. Aduan itu terkait pelanggaran disiplin PNS.

Din Syamsuddin saat ini masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan status di ITB sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA).

Kemudian, beredar surat dengan kop Kemenpan RB yang menyatakan aduan itu dikoordinasikan dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme. Setelahnya, pembelaan untuk Din Syamsuddin pun berdatangan.

Pimpinan Muhammadiyah dan PBNU sama-sama membela Din dari tuduhan radikal. Bahkan, Pemuda Muhammadiyah meminta GAR ITB minta maaf soal tuduhan itu.

Dari pihak pemerintah, Menag Yaqut Cholil Qoumas  hingga Menko Polhukam Mahfud MD juga menangkal isu itu. Pernyataan mereka dapat disimak di halaman berikutnya.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi terkait tuduhan radikalisme kepada Din Syamsuddin yang dilaporkan oleh KASN. Yaqut meminta agar jangan ada pihak yang gegabah menilai orang radikal.

"Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya," kata Yaqut dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Yaqut menilai stigma atau cap negatif seringkali muncul karena tidak terjadinya komunikasi yang baik antara dua arah. Menurutnya sikap tabayyun hingga klarifikasi menjadi penting agar tidak sembarang menuduh orang lain radikal.

Yaqut tidak setuju jika ada pihak yang memberikan cap radikal kepada orang yang kritis. Menurutnya lontaran kritik, seperti yang dilakukan Din Syamsuddin, menurutnya sah untuk dilakukan.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," ucap Yaqut.

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak akan memproses laporan terkait Din Syamsuddin. Dia menegaskan Din bukan sosok radikal.

"Beliau kritis, bukan radikalis," ujar Mahfud Md lewat Twitter, Sabtu (13/2/2021).

Lebih lanjut, Mahfud bicara soal kritik yang dilontarkan oleh Din. Menurutnya, pemerintah wajib mendengarkan kritik dari tokoh yang kritis termasuk Din.

"Tidak ada dari pemerintah niat sedikit pun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia sebagai orang yang banyak kritis terhadap pemerintah," ujar Mahfud Md dalam sebuah video yang diterima media, Minggu (14/2/2021).

Mahfud Md mengatakan pemerintah senang akan orang-orang yang kritis. Pemerintah, sebut Mahfud, tidak akan menangkap orang-orang yang kritis.

Mahfud Md menjelaskan pihak yang akan diproses hukum adalah orang-orang yang destruktif. "Tapi kalau seperti Pak Din Syamsuddin, mana pernah kita persoalkan saya sering diskusi dengan beliau tidak ada masalah," jelas Mahfud.

"Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis, yang kritik-kritiknya itu harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan insyaallah tidak akan pernah," lanjutnya.[dtk]

Komentar

Loading...