Kasus BLBI, Mahfud MD: Kita Sebenarnya Diwarisi Limbah!

Kasus BLBI, Mahfud MD: Kita Sebenarnya Diwarisi Limbah!
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Arie Dwi Satrio)

CAKRADUNIA.CO, Jakarta  - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara soal kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat menghadiri dialog terkait perkembangan Polhukam di Indonesia. Dialog tersebut dilakukan bersama pimpinan perguruan tinggi se-DIY.

Mulanya, Mahfud menceritakan, ada masyarakat yang menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja mendiamkan kasus BLBI hingga puluhan tahun. Padahal, kata Mahfud, Jokowi baru menjabat sebagai Presiden RI selama enam tahun. Menurutnya, Presiden Jokowi sebenarnya hanya kebagian limbah yang harus diselesaikan.

"Orang harus paham ini, agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diam aja, pemerintah tuh goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan begitu lama sampai 20 tahun. Lah saya bilang, Pak Jokowi baru jadi Presiden enam tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun," kata Mahfud dalam akun YouTube milik Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6/2021).

"Jadi kalau 20 tahun itu, 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan. BLBI itu pak," imbuhnya.

Dibeberkan Mahfud, pada 2004, sebenarnya sudah ada keputusan untuk melakukan release and discharge atau jaminan pembebasan hukuman bagi debitur yang melunasi utangnya. Kemudian, pada 2002 dikeluarkan aturan tersebut.

"Nah, ada orang ngaku punya utang, 'ya saya punya utang sekian ke negara karena waktu dulu bank saya mau mati, dikasih uang. Ngaku utang, sudah dicatat," sambungnya. 

Lantas, sambung Mahfud, ada pihak yang memprotes bahwa pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim, terdapat unsur korupsinya. Alhasil, dugaan korupsi tersebut diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga dibawa ke pengadilan.

"Betul korupsi kata hakim Pengadilan Negeri, naik banding dia, betul korupsi kata hakim Pengadilan Tinggi, tapi begitu sampai di Mahkamah Agung, bebas. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan, loh yang bebaskan itu pengadilan. Kita kan enggak boleh masuk ke ranah pengadilan," ungkapnya. (okz)

Komentar

Loading...