Kakanwil Kemenkumham Aceh Minta Tim Verifikasi Hindari Diskriminansi Bantuan Hukum

Kakanwil Kemenkumham Aceh Minta Tim Verifikasi Hindari Diskriminansi Bantuan Hukum
Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, SH, MH ketika memimpin rapat Kelompok Kerja Daerah Bantuan Hukum (POKJADA BANKUM) Aceh dalam rangka evaluasi rekomendasi hasil verifikasi calon pemberi bantuan baru Tahun 2022 sampai  2024 di ruang rapat Law Center Kanwil Kemenkumham Aceh, Kamis (6/5/2021). Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, SH, MH minta tim verifikasi untuk merekomendasikan Calon Pemberi Bantuan Hukum (CPBH) benar-benar yang memenuhi syarat administrasi dan kualifiaksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

"Hindari diskriminasi penilaian dalam menentukan kelayakan sebuah Pemberi Bantuan Hukum yang akan memberi bantuan hukum bagi masyarakat," tegas Meurah Budiman.

Permintaan itu, disampaikan Kakanwil Meurah Budiman ketika memimpin rapat Kelompok Kerja Daerah Bantuan Hukum (POKJADA BANKUM) Aceh dalam rangka evaluasi rekomendasi hasil verifikasi calon pemberi bantuan baru Tahun 2022 sampai  2024 di ruang rapat Law Center Kanwil Kemenkumham Aceh, Kamis (6/5/2021).

Menurut Meurah Budiman kelayakan suatu PBH untuk diloloskan sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi kriteria, antara lain telah berbadan hukum baik dalam bentuk Yayasan atau Perkumpulan yang ditetapkan oleh Ditjen AHU, kesesuaian data pengurus yang diupload dengan fisiknya hasil verifikasi lapangan, data advokat dan paralegal sesuai.

“Demikian juga kasus yang ditangani litigasi minimal 10 kasus dan non litigasi minimal 1 kasus memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” urai Meurah yang baru 50 hari menjabat Kakanwil Kemenkumham Aceh.

Katagori PBH yang layak, sebut Meurah, sebagai pemberi bantuan hukum harus jelas alamat sekretariat atau alamat kantor, belum ada perwakilan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Kabupaten/Kota tersebut.

Mungkin ada PBH lama, namun tidak aktif dalan penanganan perkara sejak penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan. Sudah ada kerjasama dengan pengadilan setempat dan aktif dalam menangani perkara, telah mempunyai SK dari Ditjen AHU tentang pembentukan PBH tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM, Sasmita juga melaporkan bahwa tim verifikasi pemberi bantuan hukum sudah melaksanakan tugas verifikasi adminstrasi, verifikasi faktual dokumen dan verifikasi faktual lapangan PBH pada beberapa Kabupaten/Kota di Aceh.

“Kita telah menyampaikan rekomendasi PBH yang layak untuk diajukan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendapat persetujuan dan penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum bagi masyarakat,”kata Sasmita.

Hadir dalam rapat evakuasi rekomendasi tim verifikasi antara lain Kepala Divisi Yankum dan HAM Sasmita, Kabid Hukum Bukhari, Kasubbid dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Aceh. [R]

Komentar

Loading...