Kadisnakermobduk Aceh Jadi Tersangka: Tak Dikerjakan Dana Diamprah 100 Persen

Kadisnakermobduk Aceh Jadi Tersangka: Tak Dikerjakan Dana Diamprah 100 Persen
Kajati Aceh, Muhammad Yusuf saat melakukan konferensi pers di kantornya, Jumat (22/10/2021). Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Kadisnakermobduk Aceh berinisial FJ ditetapkan jadi tersangka korupsi pembangunan jembatan Gigieng, Pidie tahun 2018. Tahap ke-dua pembangunannya tak dikerjakan, tapi dana bisa ditarik 100 persen.

FJ merupakan mantan kepala PUPR Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA), FJ yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh.

Sedangkan empat tersangka lainnya masing-masing, JF (kepala UPTD Wilayah I selaku KPA), KN (selaku PPTK), SF (selaku Wakil Direktur CV Pilar Jaya), dan RM (selaku Site Engeneer PT Nuasa Galaxy). 

Kelima tersangka ini disampaikan oleh Kepala Kejati Aceh, Muhammad Yusuf dalam konferensi pers di Aula Rapat Kajati Aceh, Banda Aceh, Jumat (22/10/2021).

Kajati menjelaskan kronologis atas pekerjaan kegiatan lanjutan pembangunan jembatan Gigieng pada Pidie tahun 2018.

Muhammad Yusuf mengatakan, pembangunan  jembatan Gigieng Pidie dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap III pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan pada tahun 2019.

Dari tiga tahap itu, Kejati hanya menyorot pengerjaan tahap II yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh dengan sumber dana otsus kabupaten/kota senilai Rp 2,1 miliar yang dikerjakan oleh CV Pilar Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,8 miliar.

Sementara pekerjaan rangka baja jembatan Gigieng itu tidak pernah dilakukan atau total loss.

"Pekerjaan rangka baja jembatan Gigieng tersebut tidak pernah dilakukan MC-0 dan sampai habis masa/waktu kontrak ditahun 2018, belum dikerjakan sama sekali serta konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sampai kontrak pengawasan habis waktu kontraknya," kata Muhammad Yusuf.

“Celakanya lagi, PPTK dan KPA membayar 100 persen pengerjaan itu sebagaimana laporan AS Built Drawing (MC 100) dengan SPM Nomor: 00549/SPM-BL/1.01.03.01/2008 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 1,3 miliar lebih,”tambahnya.

“Sebenarnya, pekerjaan tersebut belum dikerjakan sama sekali, kenapa bisa dibayar. Sementara ite Engeneer (Konsultan Pengawas) membuat laporan pekerjaan 100% untuk pembayaran 100%," ujar Kajati tak habis piker.

Proyek ini rada-rada aneh, karena pekerjaan tersebut sudah dilakukan serah terima aset dari Kadis PUPR Aceh tahun 2018 kepada Kadis PUPR Pidie tahun 2018 yang dilakukan pada Februari 2019 dengan berlaku mundur.(si)

Komentar

Loading...