Kader Demokrat Dua Kubu Datang, Ratusan Polisi Jaga Kemenkumham

Kader Demokrat Dua Kubu Datang, Ratusan Polisi Jaga Kemenkumham
Polres Jakarta Selatan menurunkan sekitar tiga kompi pasukan untuk menjaga kantor Kementerian Hukum dan HAM bersamaan kedatangan dua kubu pengurus Demokrat. Foto: CNN Indonesia/ Yulia Adiningsih

CAKRADUNIA.CO, Jakarta - Ratusan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3) untuk mengamankan kedatangan dua kubu Partai Demokrat, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah mengatakan personel itu diterjunkan untuk memastikan situasi keamanan di lokasi tetap kondusif.

"Sebanyak 3 kompi kita turunkan. Ini supaya sebenarnya jaga kamtibmas menjaga supaya tidak ada bentrok antar kubu intinya ke arah sana," kata Azis kepada wartawan, Senin (8/3).

Azis mengimbau kepada para pihak yang datang untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung hanya perwakilan saja.

"Sudah komunikasi dengan pihak Kumham sini, jadi yang boleh masuk hanya beberapa orang yang sudah dipilih mewakili suara saja, yang lain di luar saja supaya tidak ramai," tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah tiba lebih dulu di Gedung Kemenkumham.

Kepada wartawan, AHY mengatakan kedatangan pihaknya adalah untuk menyerahkan surat penolakan KLB Demokrat di Deli Serdang kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Dalam KLB itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diangkat sebagai ketua umum. Kemudian Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina dan Jhoni Allen Marbun menjadi sekretaris jenderal.

"Saya hadir dengan niat yanbaik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Ham dan tentu jajaran Kemenkumham, untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan ... KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumut, sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional," kata AHY di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3).

 AHY juga kembali menegaskan KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum ilegal dan inkonstitusional. Ia menyebut kegiatan tersebut tak berdasarkan ketentuan AD/ART Demokrat, seperti tidak terpenuhinya kuorum hingga abai atas persetujuan ketua majelis tinggi partai.

(cnni)

Komentar

Loading...