iklan bener Duka Cita Gub - Bambang

Jika Implementasi MoU & UUPA tidak Tuntas, Komisi A DPRK se-Aceh, Siap Gelar Referendum

Jika Implementasi MoU & UUPA tidak Tuntas, Komisi A DPRK se-Aceh, Siap Gelar Referendum
Rapat koordinasi Komisi A se Aceh dengan komisi I DPR Aceh. Foto: Cakradunia/FCS

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Sebuah rekomendasi mengejutkan muncul dalam rapat koordinasi Komisi A se-Aceh dengan Komisi I DPR Aceh terkait dengan kondisi politik di Aceh dan evaluasi 14 tahun perdamaian Aceh. 

Dalam rapat yang berlangsung pada hari Rabu pagi (19/6/2019) tersebut, isu referendum kembali muncul. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage, komisi A DPRK se-Aceh mengeluarkan tiga butir rekomendasi terkait  implementasi MoU Helsinki dan UUPA.

Salah satu butir rekomendasi tersebut adalah kesepakatan untuk mengambil langkah - langkah konkrit untuk melaksanakan Referendum apabila desakan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA tidak tidak terwujud.

Pada butir pertama rekomendasi tersebut berbunyi: " Komisi A DPRK kabupaten/kota perlu mengadakan paripurna untuk mengeluarkan keputusan mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Jika MoU Helsinki dan UUPA tidak dituntaskan segera, maka kami akan mengambil langkah - langkah konkrit untuk melaksanakan Referendum".

Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Azhari Cage kepada Cakradunia mengatakan bahwa rekomendasi yang mereka keluarkan merupakan kesepakatan bersama antara DPR Aceh dan DPRK kabupaten/kota, karena belum berjalan beberapa kesepakatan seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA.

"Saat ini baru tiga poin kesepakatan damai yang terealisasi yaitu Dana Otsus, lembaga Wali Nanggroe dan Partai lokal, sedangkan yang lain masih tersendat - sendat," ujar Azhari Cage kepada Cakradunia.

Azhari juga menyebutkan bahwa sampai saat ini masyarakat Aceh belum tahu bagaimana keputusan akhir tentang bendera Aceh, Himne/lambang Aceh dan batas wilayah Aceh. 

Atas dasar tersebut pihak komisi I DPR Aceh dan DPRK kabupaten/kota mengadakan pertemuan yang menghasilkan tiga rekomendasi penting yaitu, pertama, komisi A kabupaten/kota perlu mengadakan paripurna untuk mengeluarkan keputusan mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Jika MoU Helsinki dan UUPA tidak dituntaskan segera, maka kami akan mengambil langkah - langkah konkrit untuk melaksanakan Referendum. 

Kedua, komisi I DPR Aceh perlu mengadakan dengar pendapat dengan tokoh - tokoh Aceh yang melibatkan seluruh elemen. Ketiga, mendesak pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk badan percepatan penyelesaian implementasi MoU Helsinki dan UUPA.

Dalam kesempatan yang sama Azhari Cage juga berharap dengan adanya kesepakatan ini, maka pihak komisi A DPRK se-Aceh dan komisi I DPR Aceh kompak, sehingga MoU Helsinki dan UUPA tidak berakhir seperti ikrar Lamteh. 

Selain Azhari Cage, dari komisi I DPR Aceh turut hadir Ketua Banleg Abdullah Saleh, sekretaris komisi I Asib Amin, dua anggota komisi I yaitu Jasmi Hass dan Bukhari Selian.

Selain itu dari komisi A DPRK se Aceh hanya 12 kabupaten saja yang hadir. Mereka yang hadir diantaranya, Ismail (Aceh Utara), Faisal Rasyidi  (Lhokseumawe) dan Mahfuddin Ismail (Pidie) dan beberapa ketua komisi A kabupaten/kota lainnya.[ADV]

Komentar

Loading...