iklan bener Duka Cita Gub - Bambang

Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Dewan Diterima Bersyarat

Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Dewan Diterima Bersyarat
Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi (kanan) bincang-bincang dengan Wakil Bupati Banta Puteh Syam (kiri) usai sidang di Ruang Paripurna DPRK Aceh Barat,Jum'at (15/11/19). Foto/Cakrudinia.co/Fitriadilanta.

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh – Jawaban Bupati yang diwakili Wabup H Banta Puteh Syam terhadap pemandangan umum DPRK Aceh Barat dalam sidang paripurna sehari sebelum diterima bersyarat oleh dewan, Jumat (15/11)

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi usai menutup sidang agenda mendengarkan penjelasan Bupati Aceh Barat kepada cakradunia.co, Jum'at (15/11/19) mengatakan, jawaban yang disampaikan oleh bupati dapat diterima oleh anggota DPRK. Namun, ada sejumlah persoalan mesti diselesaikan kembali lewat komisi sesuai fungsi pengawasan.

Sejumlah catatan yang masih belum ada kejelasan dan perlu ditindaklanjuti segera oleh pemerintah, meliputi persoalan pemilihan keuchik secara serentak, tapal batas baik antar kabupaten maupun gampong serta lahan plasma milik perusahaan.

"Semua yang belum jelas harus segera diperjelaskan sejelas-jelasnya melalui komisi sesuai bidang, dengan harapan fungsi pengawasan dewan dapat ditingkatkan, demi kemajuan bersama. Jadi harus serius menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," ujar politisi partai Aceh tegas.

Dalam jawaban tertulis Bupati Ramli terdapat sejumlah persoalan yang hangat dibicarakan masyarakat. Namun, tidak terlihat biaya yang dikeluarkan seperti persoalan gugatan mantan keuchik di PTUN Banda Aceh, hanya disebutkan upah diberikan kepada pengacara negara dan pengacara swasta sampai ada keputusan tetap sesuai dengan perjanjian jasa bantuan hukum tanpa disebutkan nominal angkanya berapa.

Sementara jasa pelayanan publik seperti RSU terkait alat-alat yang belum difungsikan secara optimal, managerial RSU secara bertahap dan akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan SDM kesehatan sesuai kebutuhan, tidak disebut secara rinci.

Padahal, berapa banyak alat tidak difungsikan sebagaimana temuan sidak pimpinan DPRK belum lama ini.

Terkait sarana olah raga bernilai Rp.26.778.115000,- yang diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Aceh Barat ke Disparbudpora sesuai dengan berita acara serah terima nomor 640/114/2018 tanggal 6 Februari 2018, sampai saat ini belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan alasan belum ada payung hukum (qanun).

Banyak hal lain disorot sejumlah Fraksi DPRK sebelumnya, namun dijawab sesuai kemampuan pemerintah, seperti peninjauan kembali perpanjangan HGU PT SIR, pengadaan bibit sapi, bibit pinang di anggaran 2019, pasar Layung, ketertiban pasar bina usaha, THL dan sejumlah persoalan penting lainnya.

Pantauan cakradudina.co sidang jawaban bupati dipimpin langsung oleh ketua DPRK Aceh Barat tanpa para wakil ketua. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Banta Puteh Syam dan sejumlah  kepala SKPK Aceh Barat dan besok diagendakan pengesahan RAPBK Aceh Barat tahun 2020.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...