Imam Shalat

Imam Shalat
Imam Masjidil Haram Faisal bin Jamil Gazzawi. Ilustrasi.net

KEHADIRAN imam shalat ketika melaksanakan shalat berjamaah sudah terbiasa ada dan dianggap tidak istimewa. Padahal, secara edukasi politik, keberadaan imam shalat merupakan awal pendidikan politik bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih tingginya lagi sebagai awal pendidikan politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Betapa tidak, baik berdasarkan hadits-hadits Nabi saw, secara fiqih ibadah maupun secara fiqih siyasah (fiqih politik), tidak semua orang berhak menjadi imam shalat di suatu masjid, sekalipun bagi orang yang dianggap mumpuni dalam hal keilmuannya. Terdapat syarat-syarat muamalah (kemasyarakatan) dan siyasah (politik dalam arti luas) yang harus dipenuhi selain kompetensi keilmuan di bidang agama. 

Imam al Mawardi dalam salah satu karyanya “al Ahkam al Shulthaniyah” (hal.94), sebuah kitab fiqih yang membahas hukum-hukum ketatanegaraan berdasarkan Islam, ia telah memasukkan imam shalat sebagai suatu jabatan yang berada di bawah kepemerintahan suatu negara. Imam shalat wajib ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama ketika akan melaksanakan ibadah shalat.

Satu hal yang menarik dari kitab karya Imam al Mawardi tersebut adalah eksistensi imam shalat bukan lagi hal yang biasa, namun merupakan sesuatu yang istimewa. Jika dilihat dari struktural aparat kepemerintahan, imam shalat layak disebut sebagai suatu jabatan yang layak mendapat penghargaan baik secara finansial maupun sosial. Secara finansial, seorang imam shalat berhak mendapatkan upah, sedangkan secara sosial, ia berhak mendapatkan penghormatan sebagai seorang pemimpin yang patut diikuti.

Sebagai bagian dari edukasi politik, Imam al Mawardi membagi posisi imam shalat di suatu masjid ke dalam dua kelompok besar, yakni imam masjid negara dan imam masjid umum. Masjid negara merupakan masjid jami’ yang pengelolaannya dibawah keperintahan suatu negara, sedangkan masjid umum adalah masjid yang dibangun masyarakat.  

Untuk masjid negara, pemerintah yang diwakili lembaga yang  berwenang berhak menunjuk seseorang untuk menjadi imam resmi. Jamaah atau masyarakat tidak perlu menyibukkan diri menentukan orang yang berhak menjadi imam di masjid tersebut. Jika suatu masjid jami’ telah memiliki imam resmi, tidak ada orang yang lebih berhak menjadi imam di masjid tersebut kecuali imam yang telah ditunjuk tersebut, meskipun ada orang yang lebih mulia dan lebih alim daripada imam yang telah ditunjuk.

Selama imam masjid resmi tersebut ada, tidak boleh ada seorang pun yang maju menjadi imam shalat. Jika imam resmi berhalangan hadir, ia berhak menunjuk seorang imam pengganti yang kedudukannya  setara dengan imam resmi. Tidak ada yang berhak menjadi imam shalat di masjid tersebut, kecuali imam pengganti yang telah ditunjuk imam resmi. Jika imam resmi tidak menunjuk imam pengganti ketika ia berhalangan hadir, jamaah masjid berhak  menunjuk seseorang menjadi imam shalat di masjid tersebut.

Sementara untuk masjid umum, orang yang berhak menentukan imam shalat adalah jamaah masjid tersebut. Pemerintah atau siapapun di luar kepengurusan masjid tersebut tidak memiliki hak suara untuk ikut serta menentukan orang yang layak menjadi imam. Seperti halnya imam di masjid negara, setelah seseorang disepakati jamaah untuk menjadi imam shalat, tidak ada yang berhak maju menjadi imam kecuali orang tersebut.  

Jika terjadi silang pendapat dalam pemilihan imam shalat di masjid umum, maka jamaah boleh melakukan pemilihan imam dengan cara voting. Orang yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang berhak menjadi imam shalat di masjid tersebut.

Jika dalam pemilihan imam, terdapat jumlah suara yang sama untuk masing-masing calon imam atau terjadi sengketa dalam pemilihannya,  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut  diserahkan kepada pihak berwenang,  yakni pemerintah atau lembaga yang mewakilinya  untuk menjadi penengah dalam menentukan orang yang berhak menjadi imam. Penengah dapat menentukan orang yang berhak menjadi imam berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki seorang imam, yakni lebih baik dalam bacaan al Qur’annya; lebih fasih dan lebih ahli dalam bidang fikih; dan lebih banyak faham terhadap sunnah Rasulullah saw.

“Orang yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah mereka yang lebih baik dalam bacaan al Qur’annya; jika terdapat kesamaan dalam kompetensi  bacaan al Qur’an, bisa dipilih orang yang lebih faham terhadap sunnah. Jika terdapat kesamaan dalam kompetensi pemahaman terhadap sunnah, bisa dipilih orang yang pertama hijrah (yang pertama menjadi penduduk di sekitar lokasi masjid); jika masih ada kesamaan dalam hal hijrah, bisa dipilih orang yang lebih dewasa. Dan  janganlah seseorang menjadi imam bagi suatu kaum di dalam wilayah kekuasaan kaum tersebut kecuali dengan izinnya” (H. R. Muslim).

Kehadiran Imam shalat nampak biasa dalam kehidupan kita, terutama ketika kita akan melaksanakan ibadah shalat berjamaah di masjid. Namun dibalik pengangkatannya terdapat edukasi politik bagi jamaah masjid, lebih luasnya bagi umat. Jamaah diajarkan untuk dapat memilih dengan teliti calon imam yang akan menjadi pemimpin ketika shalat berjamaah.

Dalam pemilihan imam pun diajarkan tata krama dan tertib aturan  ketika melangsungkan pemilihan imam, terlebih-lebih jika terjadi sengketa dalam penentuan imam yang terpilih. Menyelesaikan sengketa pemilihan dengan jalan musyawarah;  meminta pihak berwenang untuk menjadi penengah jika masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah merupakan edukasi politik berharga bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Persyaratan kompetensi pun harus benar-benar dipenuhi orang yang berminat menjadi imam shalat. Sementara setelah adanya keputusan imam yang terpilih, siapapun harus tunduk menjadi makmum. Tak boleh ada orang yang menggantinya secara paksa atau memaksakan  diri menjadi imam sekalipun ia lebih baik dan lebih alim daripada imam yang terpilih. Jika memaksakan diri, apalagi tidak disetujui jamaah, bukan kebaikan yang akan didapat, malahan Allah tak akan menerima ibadah shalatnya.

Hadits Rasulullah saw menegaskan, diantara shalat seseorang yang tak akan diterima-Nya adalah orang yang memaksakan diri menjadi imam, padahal jamaah tak menghendaki atau menyetujuinya (Syaikh Nawawi Banten, Nashaih al ‘Ibad, hal. 70). ***

 

Penulis, Pemerhati dan Praktisi Pendidikan Agama Islam. Tinggal di Kampung Pasar Tengah Cisurupan Garut Jawa Barat. 

Iklan Duka Cita Ibunda Bupati Nagan Raya

Komentar

Loading...