IKAT Rekomendasi Sejumlah Solusi Kemiskinan di Aceh

IKAT Rekomendasi Sejumlah Solusi Kemiskinan di Aceh
Ustad Dr. Amri Fatmi, Lc, MA (kiri) saat mengisi Talk Show Kesejahteraan Aceh, Tantangan dan Solusi di Hotel Hanifi, Lamprit, Jumat (2/4/2021) malam. Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, duduk bersama pembangku Aceh, akademisi, tokoh Aceh untuk mencari solusi terkait permasalahan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui diskusi dengan mengangkat  tema 'Kesejahteraan Aceh Tantangan dan Solusi' di Hotel Al Hanifi Banda Aceh, Jumat (2/4/2021) malam.  

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, S.IP, Bappeda Aceh, Komisioner Baitul Mal Prof Nazaruddin A. Wahid, dan Dr. Drs. Yusrizal, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan ini  Wakil Ketua MPU Aceh, Muhibuttabari, Prof Eka Srimulyani, Ph.D selaku Akademisi UIN Ar-Raniry, Prof Nasir Aziz, MBA selaku Akademisi USK, Kadin Aceh, Anggota DPD Aceh, M. Fadhil Rahmi, Lc, perwakilan ormas, mahasiswa, pegiat sosial Edi Fadhil dan sejumlah tokoh Aceh lainnya.

Diskusi yang dimulai pada Pukul 20.30 Wib ini melahirkan beberapa rekomendasi yang dibacakan Dr. Amri Fatmi, Lc, MA, diantaranya perlu adanya integrasi data terkait kemiskinan atau kesejahteraan yang disempurnakan secara berterusan, karena selama ini Aceh belum punya data yang terpadu terkait kemiskinan/kesejahteraan Aceh yang dimaksud. 

Dari diskusi yang berkembang kata Amri Fatmi, dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh (BMA) hanya 15 persen dari potensi zakat Aceh 1,4 trilyun pertahun, karena itu IKAT merekomendasikan perlu penyadaran bayar zakat bagi yang wajib zakat untuk meningkatkan jumlah zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan di Aceh. 

“Zakat untuk pengurang pajak masih belum dapat dioptimalkan perlu upaya dan dukungan untuk pembayar zakat dapat menjadi pengurang pajak. Birokrasi belum menjadi katalisator/akselerator untuk kesejahteraan Aceh dan belum optimalnya penggunaan dana yang besar,” kata Amri Fatmi.

Studi inventarisasi masalah yang perlu segera diselesaikan, fokus pada prioritas, koordinasi/sinergi  antar lembaga (SKPA), keberlanjutan yang fokus pada outcome bukan project-based, didukung oleh legislatif. Disamping itu pembangunan tidak merata, mayoritas kemiskinan di pedesaan, Pemerataan pembangunan. Fokus pada sektor pertanian dan pendidikan

Masalah kultural masyarakat Aceh yang juga berperan seperti etos kerja beuo-beuo seu'iet, mbong, ashabiyah/asoe lhok, ketimpangan relasi kuasa pascakonflik, yang tidak tergambar dalam BPS, Membangun data-data kemiskinan kultural (bukan struktural). 

“Perlunya membangun kemitraan dengan berbagai macam pihak (pentahelix) Proses struktural mengajarkan rakyat Aceh untuk meminta-minta Perlu intervensi dengan pendekatan kultural/agama untuk membangun etos kerja yang Islami,” ujarnya. 

Belum mencakup 6T. Misalnya 20 persen program bantuan belum tepat sasaran 6T: Tepat disain, Tepat sasaran, Tepat cara, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat potensi Fokus pada kemiskinan dll. 

“Penting juga mengukur aspek sebaliknya seperti kebahagiaan orang Aceh mungkin lebih tinggi,” tutupnya.[R]

Komentar

Loading...