Gubernur Nova Diminta Cabut Perbub Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021

Gubernur Nova Diminta Cabut Perbub Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021
Marha Beruh

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh, meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk mencabut Perbub Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021. Karena kehadiran Perbub tersebut sangat merugikan aparatur gampong dan keberadaan Majelis Ta’alim Aceh Utara.

Gabungan mahasiswa dan aparatur gampong (desa) terus melakukan protes terhadap Bupati dan DPRK Aceh Utara. Bahkan, dalam aksi beberapa waktu lalu, peserta aksi dari kalangan mahasiswa sempat mendapat tindakan represif dari pihak keamanan.

Ketua Eksekutif Wilayah LMND Aceh, Martha Beruh mengatakan Pemerintah Aceh berhak menyelesaikan persoalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

"Kami dari Eksekutif Wilayah LMND Aceh meminta Gubenur Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang untuk menyelesakan setiap persoalan yang ada di tingkat kabupaten/kota," ujar Martha kepada media ini, Kamis (1/4/21) siang.

Martha juga sampaikan, persoalan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tersebut jelas terjadinya penolakan dari masyarakat, aparartur gampong dan mahasiswa. Bahkan penolakan tersebut sudah 3 kali dilakukan oleh Aparatur Desa Aceh Utara Melawan (ADAM) dan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kabupaten/Kota LMND Aceh Utara - Lhokseumawe.

"Aksi penolakan tersebut sudah 3 kali, pertama pada 9 Maret 2021 di Kantor Bupati Aceh Utara. Namun, tidak ada tanggapan yang serius. Selanjutnya dilakukan pada 18 Maret 2021 di Depan Pendopo Bupati, juga tidak mendapat hasil yang di inginkan,” sebut Martha.

Kemudian, Sebutnya, ADAM dan LMND melakukan aksi demontrasi di Kantor DPRK Aceh Utara, pada 29 Maret 2021 lalu. Namun, DPRK  yang seharusnya menjadi refresentatif rakyat tidak berada di kantor tersebut, hanya hadir satu Wakil Ketua dan 4 Anggota DPRK, hingga aksi tersebut berakhir dengan kericuhan dengan aparat keamanan karena tuntutan peserta aksi tidak digubris.

Perlu diketahui bahwa Perbub Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Alokasi Dana Gampoung dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut sangat berorientasi untuk kepentingan Oligarki, dan sudah mekangkangi cita-cita Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan desa yang adil dan makmur.

Terjadinya pemangkasan penghasilan tetap aparatur gampong atau Siltap hingga 70 persen, menghilangkan anggaran santunan anak yatim dan anggaran kegiatan Majelis Ta’alim dalam lingkup desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara menjadi dasar penolakan aturan tersebut.

"Kami memandang pemotongan gaji aparatur gampong yang di ataur dalam Perbup tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bahkan mempengaruhi pelayanan publik ditingkat gampong. Kami minta Gubenur Aceh untuk mencabut Perbup Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021," pungkas Martha Beruh.

Sebelumnya, dalam aksi aparatur gampong dan mahasiswa, mengusung beberapa petisi sebagai bentuk sikap resistensi terhadap Pemkab Aceh Utara di antaranya;

1.  Mendesak bupati Aceh Utara mencabut Perbup Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata cara Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh utara tahun anggaran 2021.

2.  Mendesak Bupati Aceh Utara untuk mengalokasikan secara penuh penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Aparatur Gampong sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta penghasilan tetap Aparatur Gampong harus di alokasikan sebagaimana Amanat PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Mendesak Bupati Aceh Utara agar mengalokasikan anggaran santunan anak yatim dan Majelis Ta’alim di Aceh Utara.

(Man/re)

Komentar

Loading...