Fraksi PKS DPRK Minta Pemko Banda Aceh Cepat Normalisasi Pasar Al-Mahirah

Fraksi PKS DPRK Minta Pemko Banda Aceh Cepat Normalisasi Pasar Al-Mahirah
Ketua Frkasi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Pasca pemindahan aktifitas pedagang di Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, pemerintah Kota Banda Aceh diminta serius dan cepat melakukan perbaikan berbagai fasilitas pasar agar aktifitas perdagangan di lokasi baru tersebut dapat berjalan normal. 

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad meminta Dinas UKM, Koperasi dan Perindag Banda Aceh serta instansi terkait lainnya cepat merespon berbagai kendala yang ada di lapangan, sehingga persoalan yang muncul di masa adaptasi ini dapat segera dituntaskan.

“Kami memahami pemindahan pedagang dari Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin bukanlah mudah, mengingat aktivitas perdagangan rakyat di pasar tradisional tersebut sudah berlangsung puluhan tahun,”kata Tumad begitu nama akrab Tuanku Muhammad kepada media ini, Selasa (1/6/21). 

Keinginan Pemko Banda Aceh menata kota sesuai dengan Qanun No. 1 tahun 2018. Oleh karena itu pemko perlu mempertimbangkan berbagai dampak yang timbul dari relokasi para pedagang tersebut, baik dari sisi ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan, sehingga pasar baru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tuanku Muhammad meminta pemko benar-benar memastikan relokasi pasar tersebut berjalan sukses. PKS tidak menginginkan kebijakan untuk kemaslahatan lebih besar, akan melahirkan kontra produktif terhadap berbagai capaian keberhasilan pembangunan kota dan pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh. 

"Selama untuk kebaikan warga Kota Banda Aceh, kita siap men-support berbagai kebijakan pemerintah. Namun, sisi humanis perlu dikedepankan agar friksi-friksi yang timbul dapat segera diselesaikan dengan baik. Berbagai infrastruktur yang dibutuhkan  harus ada, sehingga mereka betah dan nyaman berbelanja di Pasar Al-Mahirah Lamdingin," ujar Tumad

Selain itu, pemko harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pedagang di dalam pasar. Tujuannya, agar pasar Al-Mahirah dapat segera tumbuh dan menjadi sentral pasar induk, tempat aktifitas perdagangan dan jual beli di Kota Banda Aceh. 

Langkah ini penting, sehingga semua pedagang tetap berkomitmen berjualan di Pasar Al-Mahirah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar para pedagang  merasa aman dan mendapatkan keadilan dalam berdagang.

Tuanku Muhammad juga menyebutkan bahwa Fraksi PKS DPRK Banda Aceh juga siap mengawal penganggaran dalam APBK Perubahan tahun 2021 untuk mengakomodir berbagai kebutuhan  sarana dan prasarana serta perbaikan di Pasar Al-Mahirah agar aktifitas perdagangan menjadi normal, paska beralihnya lokasi dari Peunayong ke Lamdingin. 

"Kita berharap solusi yang diberikan tidak malah menambah pekerjaan rumah yang sudah ada. Semua instansi terkait harus fokus melakukan normalisasi Pasar Al-Mahirah. Berbagai masukan dan saran dari para pedagang dan pelaku usaha yang direlokasi perlu ditampung dan diakomodir, karena hakikatnya pemerintah itu pelayan bagi warga kota Banda Aceh." Kata Tuanku.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS Tati Meutia Asmara meminta Pemko Banda Aceh melibatan pemerintah Propinsi Aceh dalam menyukseskan program pemindahan ini. Sebab yang berdagang di Pasar La-Mahirah bukan hanya warga Banda Aceh,  tapi juga dari Aceh Besar dan sekitarnya. Caranya dengan memberikan stimulus dan bantuan modal usaha bagi para pedagang di Pasar Al Mahirah, khususnya di tengah masa adaptasi ini.

"Mengingat pedagang di Pasar Al-Mahirah bukan warga Banda Aceh saja. Jadi, pemerintah  Aceh juga perlu turun tangan, terutama dalam pemberian modal usaha di masa adaptasi ini. Apalagi pemindahan ini terjadi di tengah wabah Covid-19 yang kini puncaknya sedang terjadi di Aceh. Pasti, warga belum terbiasa dan mau beramai-ramai mengunjungi pasar Al Mahirah," tutur Tati Meutia Asmara yang juga Ketua Komisi IV DPRK.

Menurut hasil pantauan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRK, Devi Yunita salah satu yang mendesak untuk dikerjakan yaitu penambahan lapak-lapak yang beratap untuk para pedagang terutama dari kalangan ibu-ibu. Mengingat Pasar Al-Mahirah berada dekat kawasan pesisir yang sudah tentu ketika panas sangat menyengat dan ketika hujan anginnya sangat kencang. 

Selanjutnya dari kunjungan lapangan, Devi Yunita yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRK yang membidangi perekonomian, menemukan masih adanya genangan air pada saluran drainase sebagai pembuangan limbah. Diharapkan ini segera diperbaiki dan disempurnakan agar air dapat mengalir lebih cepat sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap.

PKS juga mewanti-wanti agar tidak ada lapak yang diperuntukan bagi selain pedagang yang sudah didata oleh Dinas UKM, Koperasi dan Perindag. Artinya tidak terjadinya transaksi lapak secara ilegal, ataupun jual beli lapak dari satu pedagang ke pedagang lainnya. Hal ini juga untuk memastikan keadilan bagi pedagang dan menghindari sembrawutnya pasar kedepan. 

“PKS minta selama masa adaptasi ini pemko memberikan keringanan sewa lapak dan restribusi kepada pedagang, sebab para pedagang sedang berusaha bangkit akibat belum normalnya aktifitas jual beli. Kami mengapresiasi pemko yang telah menyediakan angkutan Trans Kutaraja untuk memberikan kemudahan kepada warga yang berbelanja di Pasar Al-Mahirah Lamdingin,”kata Devi.[R]

Komentar

Loading...